Perlu Direvisi, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Sudah Ketinggalan Jaman

Tanpa pengatarun secara jelas dan tegas, berpotensi menyebabkan pelanggaran ham pencemaran nama baik, dan merusak kebhinekaan dan pada akhirnya akan mendegradasi pernghormatan ham, tegas Liona yang juga Penasihat Lawyers Social Indonesia (Lysoi).

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana kaidah hukum internasional khususnya tentang Konvensi hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh negara  menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia?

Baca Juga: Musisi Lintas Genre bersama IM3 Luncurkan Lagu ' Menjadi Indonesia'

Diskusi ini seringkali terbatas pada teori Monisme dan Dualisme yang justru teori ini sudah usang, ujar Dewan Pakar DPC Vox Point Bandung. Berbagai variasi pendekatan yang berkembang dalam masyarakat internasional seperti: Pertama adoption, yakni perjanjian internasional menjadi bagian dari sistem hukum internasional dengan jalan meratifikasi konvensi internasional dan kemudian diumumkan dalam Lembaran Negara tanpa ada tindakan legislasi lainnya karena sudah dianggap mengikat.

Kedua incorporation, implementasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional tidak cukup hanya mengdopsi saja, namun harus ada tindakan legislasi lainnya misalnya membuat Undang Undang baru dimana substansi atau ketentuan-ketentuannya berasal dari perjanjian internasional tanpa perlu mengulang istilah yang sama dalam perjanjian iternasional.

Ketiga, transformation, ketentuan-ketentuan perjanjian internasional tidak perlu diterima secara formal atau diatur dalam sistem hukum nasional seperti adption dan incorporation, namun hukum nasional yang sudah eksis yang mengatur hal sama dengan hukum internasional maka hukum nasional harus diamandemen atau diubah dan diseusaikan substansinya dengan hukum internasional yang sudah diratifikasi. Keempat, reference, adalah istilah teknis bagaimana hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional dengan cara setiap pembentukan hukum nasional akan selalu merujuk ke dalam sistem hukum internasional, demikian penyampaian Liona yang merupakan Alumni Lemhannas RI Angkatan 58.