FOKUSSATU.ID- World Animal Protection (WAP) menyarankan pemerintah untuk moratorium pemberian izin baru bagi industri peternakan ayam yang diajukan oleh perusahaan besar.
Pasalnya berdasarkan riset ditemukan bahwa industri peternakan ayam dan babi berdampak pada perubahan iklim.
“Kami menyarankan Pemerintah Indonesia untuk moratorium pemberian izin baru bagi industri peternakan ayam yang diajukan oleh perusahaan besar,” ujar Rully Prayoga, Manajer Kampanye World Animal Protection Indonesia dalam siaran persnya yang diterima fokussatu.id
Riset bertajuk Perubahan Iklim dan Kekejaman: Menyibak Dampak Sebenarnya dari Industri Peternakan. menyoroti empat hotspot industri peternakan (factory farmed) ayam dan babi terbesar di dunia, yaitu di Eropa (Belanda), Amerika Serikat, Brasil, dan China. Ada beberapa temuan riset yang penting. Pertama, emisi dari daging ayam di Brasil, Cina, Belanda, dan AS setara dengan menjaga 29 juta mobil di jalan raya selama setahun.
Kedua, satu juta kilogram daging ayam yang dibudidayakan di industri peternakan membutuhkan hampir 4,3 juta meter persegi lahan yang didedikasikan untuk pakan ternak. Sementara satu juta kilogram daging babi yang dibudidayakan di industri peternakan membutuhkan sekitar 5,8 juta meter persegi tanah yang didedikasikan untuk pakan ternak. Hal itu setara dengan 672-906 lapangan sepak bola yang merupakan area yang dapat menampung hingga 1,45 juta pohon.
Ketiga, untuk setiap 100 kalori tanaman yang dijadikan pakan hewan ternak, hanya 17-30 kalori yang akhirnya memberi makan orang . Daging dan susu hanya menyediakan 18% dari keseluruhan kalori dan 37% protein untuk manusia, tetapi mereka menggunakan 83% lahan pertanian. Oleh karena itu, jauh lebih baik menanam tanaman yang memberi makan manusia secara langsung melalui sebagian besar pola makan nabati.
Baca Juga: Krisis Iklim, Tantangan Generasi 2020 ke Atas Berat, Pemerintah Harus Lakukan Ini
Keempat, metana dari kotoran babi di industri peternakan menyumbang 21% dari keseluruhan emisi daging babi untuk Belanda, 22% untuk AS, dan 24% untuk Brasil.
Jumlah industri peternakan diperkirakan akan meledak, karena permintaan daging hewan diprediksi bakal meningkat. Lonjakan sebanyak 30% terjadi di Afrika, 18% di Asia Pasifik, 12% di Amerika Latin, dan 9% di Amerika Utara pada tahun 2030. "Kami berharap pemerintah melangkah maju untuk memenuhi komitmen mengatasi deforestasi dan emisi dengan mengakhiri industri peternakan. Mereka perlu mengenali kerusakan yang terjadi pada hewan, manusia, dan Bumi. Kita kehabisan waktu untuk menyelamatkan planet kita, dan mereka kehabisan alasan untuk tidak mengatasinya," ujar Jacqueline Mills, Kepala Pertanian Global di World Animal Protection.
Jacqueline Mills menjelaskan , industri peternakan – baik secara langsung maupun tidak langsung – ikut bertanggungjawab atas perusakan habitat penting, perpindahan satwa liar, dan menjadi penyebab terbesar penderitaan hewan ternak di Bumi. Di dalam kandang, katanya, hewan ternak ini kehilangan sama sekali kualitas hidupnya dan menderita sepanjang hidup. Banyak hewan yang tidak pernah melihat sinar matahari, tak bisa berkeliaran dengan bebas di ladang, atau bahkan memiliki kehidupan yang bebas dari rasa sakit.
Peternakan industri bukanlah prasyarat untuk ketahanan pangan, melainkan merusaknya. Menggunakan lahan untuk bercocok tanam untuk memberi makan hewan ternak yang akhirnya menjadi makanan kita adalah praktik yang sangat tidak efisien dan merusak. Jauh lebih baik menanam tanaman yang memberi makan manusia secara langsung melalui pola makan nabati. Ini adalah jalan terkuat menuju ketahanan pangan.
Rully Prayoga menerangkan bahwa pemerintah adalah pemain kunci dalam mensubsidi industri peternakan, “Mereka memiliki kekuatan untuk mengalihkan keputusan kebijakan dan pendanaan dari peternakan ini untuk mendukung sistem pangan yang manusiawi dan berkelanjutan,” katanya.
Pada saat bersamaan, ujarnya, industri peternakan harus berkomitmen untuk mengurangi produksi hewan dalam operasi mereka setidaknya 50% pada tahun 2040. Pemerintah harus mengalihkan subsidi dan dukungan kebijakan dari industri peternakan dan untuk makanan yang manusiawi dan berkelanjutan, dan nabati. ***(014)