FOKUSSATU.ID - Dalam upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Badan Gizi Nasional, Prof Dr. Ir. Dadan Hindayana, bersama Bupati Bandung, Dr. HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., melakukan monitoring dan kunjungan kerja ke dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Kampung Mengger, Desa Rancamulya, Kecamatan Pameungpeuk, pada Selasa (9/9/2025).
Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung berencana membangun 361 dapur untuk mendukung keberhasilan program MBG.
"Saat ini, sekitar 90 dapur sudah beroperasi, sementara 250 dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan dan persiapan," jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Ganti 5 Menteri Diantaranya Sri Mulyani dan Budi Ari
Untuk mempercepat operasional dapur MBG, Kang DS, sapaan akrab Bupati, menyatakan bahwa ia berkomunikasi hampir setiap hari dengan Kepala BGN, Prof Dadan.
Ia berharap semua dapur MBG dapat beroperasi maksimal pada bulan Desember 2025.
"Alhamdulillah, ini berkat kerja sama dengan para mitra, termasuk pengusaha lokal yang mendukung pembangunan SPPG. Kami merasa lebih tertib dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan program lainnya," tambahnya.
Baca Juga: Ketua Ormas Cobra Kritisi Besarnya Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi
Pada sore hari yang sama, Kang DS mengadakan pertemuan dengan para Ketua Koperasi Merah Putih, dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan Wakil Ketua DPR RI di Gedung Moch Toha Soreang.
"Pertemuan ini membahas dampak program MBG terhadap ekonomi mikro secara ekosistem," ungkapnya.
Bupati Dadang Supriatna juga menyampaikan bahwa anggaran yang beredar di Kabupaten Bandung mencapai sekitar Rp5 triliun.
"Ini akan mendorong perkembangan ekonomi, terutama bagi para petani yang akan berkolaborasi dengan Ketua Koperasi Merah Putih, sehingga keuangan dapat berputar di desa," tuturnya.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG, berharap agar tidak hanya berlangsung selama empat tahun ke depan, tetapi juga dapat berlanjut sesuai harapan Presiden Prabowo.
Kang DS berkomitmen untuk memberikan arahan kepada para Ketua Koperasi Merah Putih terkait pinjaman modal usaha.