FOKUSSATU.ID - Komisi D DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bandung (BMPS Kota Bandung) terkait Regulasi PPDB di Kota Bandung, yang digelar di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung. Pekan lalu.
Audiensi tersebut juga dihadiri Dinas Pendidikan Kota Bandung. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Iwan Hermawan, S.E., Ak.; Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung: Dr. Rini Ayu Susanti, S.E., M.Pd.; H. Erwin, S.E., M.Pd.; H. Yusuf Supardi, S.IP.; dan Hj. Salmiah Rambe, S.Pd.I., M.Sos.
BMPS Kota Bandung memaparkan hasil Evaluasi PPDB bersama Dinas Pendidikan dan mengajak untuk mengawal PPDB tahun 2023 ini ke arah lebih baik.
Baca Juga: Jelang HUT Ke 22 Kota Cimahi, Masyarakat Antusias Saksikan Kirab Budaya Ngarak Cai
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi sekolah swasta di Kota Bandung. Di antaranya banyak sekolah SBI negeri terlalu dekat dengan swasta sehingga terdampak pada penerimaan jumlah siswa dibanding negeri.
Selain itu dengan adanya kekurangan siswa di sekolah swasta berdampak pada pendapatan dan pengeluaran yang anjlok. Padahal pengeluaran untuk guru dan bangunan akan tetap sama, meskipun siswanya sedikit.
Selain itu masih banyaknya keluhan dari guru guru masih belum menerima HPM (Honorarium Peningkatan Mutu) dan berharap cepat diterima. Dan juga terkait pemetaan bantuan RMP bagi sekolah swasta yang belum merata.
Baca Juga: Letkol Inf. Raden Aldi Wibisono Resmi Pimpin Yonif 315/Grd
BMPS adalah lembaga pendidikan swasta di Kota Bandung, beberapa tahun ini terkait PPDB masih menjadi hal yang menakutkan terkait kondisi siswa nya. Ketika Perwal tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, banyak siswa yang sudah diterima di sekolah swasta bisa pindah ke sekolah negeri, juga masih banyak ditermukan gelombang diskresi, jika sudah tutup penerimaan masih banyak yang dibuka lagi di negeri.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengatakan, masih banyaknya pola pikir masyarakat terkait perbedaan kualitas pendidikan antara swasta dan negeri. Menurut dia perlu dilakukan solusi atas pola pikir ini.
“Masih banyak mindset di masyarakat bahwa masih banyak opini perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Masih banyak yang menganggap sekolah negeri dianggap lebih baik dibanding swasta, ini adalah tugas kita untuk bisa menjawab masalah ini dan memperbaikinya,” kata Heri.
Baca Juga: Pemalsuan Merek Dagang Milik Janda, Polda Bali Hadirkan Ahli Hukum dan HAM di PN Denpasar
Selain itu, Anggota Komisi D, Salmiah Rambe mengatakan, selain permasalahan di atas, masih banyaknya siswa yang belum bisa terbantu menebus ijazahnya di sekolah-sekolah di Kota Bandung.
Artikel Terkait
Komisi B DPRD Kota Bandung, KPJ Bisa Terus Tingkatkan Kualitas
Ketua DPRD Kota Bandung Hadiri Training Legislatif Nasional
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya, Berikan Paparan Dalam Training Legislatif Nasional.
Komisi C DPRD Kota Bandung Terima Audiensi Warga Griya Cempaka Arum Terkait PSU
DPRD Kota Bandung, Rizal Khairul Lakukan Peletakan Batu Pertama Kantor Kelurahan Margahayu Utara