FOKUSSATU.ID - Pemilu sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955. Maka, kenapa ada orang yang memprediksi Pemilu 2024 berjalan “chaos” atau kacau. Padahal, Pemilu sudah bukan 'barang baru' di Indonesia.
Hal ini dipertanyakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang berkomentar memprediksi Pemilu 2024 akan berlangsung rusuh. Dia menilai, orang-orang yang berkomentar seperti itu aneh.
"Maksud saya tuh begini, kan ada komen-komen yang menurut saya aneh, yaitu sepertinya akan kalau ndak begini, ndak begitu itu, itu bisa terjadi chaos. Saya lalu berpikir, lah mereka sendiri yang mengatakan begitu bahwa bisa terjadi chaos," kata Megawati dalam konferensi pers usai pertemuan dengan DPP PAN, di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (2/6/2023).
Baca Juga: Pemkot Bogor Dorong Pemprov Jabar Tambah SMA Negeri
Meski demikian, Presiden kelima RI Megawati tak menyebut pihak yang dimaksud berkomentar kacau tersebut.
"Jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu, buat saya big question, maunya apa? Tapi bagi kami, kami melihat, kalau rakyat dilihat dari selalu melihatnya kan survei ya. Itu kan kepuasan kepada pemerintahan Pak Jokowi kan tinggi, sangat positif menerima perjalanan republik ini," tutur Megawati.
Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berbicara soal rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilihan legislatif (pileg) yang dikatakan berubah menjadi proporsional tertutup.
Menurut SBY, putusan itu bakal mengacaukan situasi. Sistem pemilu proporsional tertutup membuat pemilih hanya memilih logo partai, bukan nama bakal caleg seperti yang saat ini berlaku.
Baca Juga: Diduga Palsukan Tandatangan dan Dana Banpol Fiktif Anggota Dewan Kota Cimahi Angkat Bicara
SBY berpendapat, perubahan sistem yang terjadi saat proses pemilu sudah dimulai akan menjadi isu yang besar dalam dunia politik di Indonesia.
Presiden RI ke-6 itu mempertanyakan urgensi perubahan sistem pemilu kepada MK.
“Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai,” tulis SBY di Twitter, Minggu (29/5/2023).
“Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik,” sambungnya.
Artikel Terkait
Ini Bukan Fitnah Tapi Fakta, Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung Sikapi Tanggapan Jajaran Pemkab
Ada Apa Dengan Jabar, Program Pendidikan Sama Tapi Pengangguran Lulusan SMK di Jatim Menurun
Rugikan Penerima Kesehatan, IDI Jabar Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
Diduga Palsukan Tandatangan dan Dana Banpol Fiktif Anggota Dewan Kota Cimahi Angkat Bicara
Pemkot Bogor Dorong Pemprov Jabar Tambah SMA Negeri