FOKUSSATU.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyatakan pihaknya tengah mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk penambahan jumlah SMA negeri di wilayahnya.
"Kami mendorong dan insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama pemerintah provinsi akan membuka SMA Negeri 11. Jadi sekarang kan SMA negeri ada 10 sekolah, ke depan akan mulai ada penambahan SMA negeri di Kota Bogor," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Jumat (2/6/2023).
Dedie mengatakan penambahan jumlah sekolah ini, selain untuk memperbaiki rasio antar sekolah negeri, juga memberikan rasa keadilan bagi siswa-siswi yang selama ini melaksanakan PPDB online.
Baca Juga: Diduga Palsukan Tandatangan dan Dana Banpol Fiktif Anggota Dewan Kota Cimahi Angkat Bicara
Ia mencontohkan penambahan SMA negeri seperti di Kecamatan Bogor Selatan, di mana sekarang hanya terdapat satu sekolah, yakni di wilayah Kelurahan Empang.
"Misalnya di Bogor Selatan,
SMA negeri mungkin akan dibangun di wilayah Kertamaya atau Rancamaya. Sekarang cuman satu ada di wilayah Empang. Artinya kedepan itu harus ada pemerataan sekolah-sekolah negeri," ujarnya.
Selain SMA negeri, kata Dedie, Pemkot Bogor akan menambah SMP negeri di wilayahnya. Saat ini tercatat ada 20 SMP negeri di Kota Bogor.
Baca Juga: Rugikan Penerima Kesehatan, IDI Jabar Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
"Insyaallah mulai tahun ini kami akan menambah SMP negeri baru, yakni SMP Negeri 21 Kota Bogor," terang Dedie.
SMP Negeri 21 Kota Bogor yang berada di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, dengan konsep merger atau penggabungan dari beberapa SD.
"SMP negeri 21 ini merger dari beberapa SD yang ada di wilayah Villa Duta, Katulampa," ujar Dedie.
Dia juga berharap dengan adanya hal tersebut membuat rasio antar SD dan SMP negeri semakin membaik. Penambahan SMP negeri baru pun akan terus dilakukan ke depan.
"Setiap tahun insyaallah kita akan membuka SMP negeri baru dari hasil merger," tandas Dedie. (Ris)
Artikel Terkait
Naas, Mobil Pengangkut Balok Terguling di Jalan Doyong Puncak Bogor
Ini Bukan Fitnah Tapi Fakta, Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung Sikapi Tanggapan Jajaran Pemkab
Ada Apa Dengan Jabar, Program Pendidikan Sama Tapi Pengangguran Lulusan SMK di Jatim Menurun
Rugikan Penerima Kesehatan, IDI Jabar Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
Diduga Palsukan Tandatangan dan Dana Banpol Fiktif Anggota Dewan Kota Cimahi Angkat Bicara