Tingkatkan Pendidikan Karakter, Ali Syakieb : Pemerintah Pusat Siap Bangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung

FOKUSSATU.ID, BANDUNG – Kabupaten Bandung akan dijadikan sebagai lokasi percontohan program sekolah rakyat yang merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto.

Untuk diketahui, Program Sekolah Rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui pendekatan asrama dan penguatan karakter.

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat akan meluncurkan program nasional Sekolah Rakyat dengan sistem asrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program sekolah rakyat ini diinisiasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dimulai dengan mendirikan sedikitnya 100 sekolah di seluruh Indonesia.

Baca Juga: GNN Apresiasi Jaksa Agung Lakukan Langkah Tegas Guna Menjaga Kelestarian dan Fungsi DAS

Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung menjadi salah satu dari 11 titik pelaksanaan program tahap awal di Jawa Barat.

Ia baru saja mendampingi perwakilan dari Kementerian Sosial dalam kunjungan ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat pelaksanaan program tersebut.

"Alhamdulillah, dari Kementerian Sosial responnya sangat bagus, apalagi setelah melihat fasilitas yang ada di Jalak Harupat. Mereka sempat kaget karena gedung dan bangku sekolahnya bagus," kata Ali Syakieb, Senin (2/6/2025).

Ia menyebut, pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung telah disambut dengan antusias oleh warga. Menurutnya, sebanyak 50 siswa bersama 50 orang tua telah mengikuti kegiatan awal yang melibatkan total 150 peserta.

Baca Juga: PC SATRIA Kota Cimahi Hadiri Peringatan HUT Ke 17 SATRIA Gerindra Jawa Barat

"Respon mereka sangat bahagia karena program ini sangat membantu. Mudah-mudahan ke depan sesuai dengan program Pak Prabowo," ujarnya.

Secara nasional, Ali menyebutkan bahwa berdasarkan informasi terakhir dari Kementerian Sosial, terdapat 63 hingga 67 titik yang telah disiapkan dari total 100 lokasi.

Seluruh pembiayaan program ini berasal dari pemerintah pusat, namun pelaksanaannya di daerah akan dikoordinasikan oleh kepala daerah setempat.

"Anggaran dari pusat, tapi mekanismenya nanti akan diatur oleh Pak Bupati," pungkasnya.