Jamparing Institute Soroti 100 Hari Kerja Bupati Bandung

FOKUSSATU.ID, SOREANG – Program 100 hari kerja pasangan Bupati HM Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Jamparing Institute sekaligus sebagai lembaga kajian pemerhati kebijakan pemerintah, Dadang Risdal Aziz.

Ia menilai pasangan kepala daerah yang kembali memimpin di periode kedua ini telah menunjukkan sejumlah kemajuan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program 100 hari kerja.

"Secara objektif kami mengapresiasi progres pelaksanaan program 100 hari kerja Bupati. Sudah ada gebrakan nyata di beberapa sektor, meskipun masih ada program yang belum berjalan optimal," kata Risdal dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).

Baca Juga: Bangun Bendungan Ancam Krisis Ekologi, Hingga Ribuan Hektar Hutan Di Sumedang Hilang

Salah satu fokus utama dalam 100 hari kerja Bupati adalah pembenahan infrastruktur. Namun, menurut Dadang Risdal, di lapangan masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti jalan rusak di beberapa wilayah, penataan drainase yang belum tuntas, hingga pembangunan Jembatan Dayeuhkolot dan Fly Over Bojongsoang yang belum menunjukkan progres signifikan.

"Beberapa titik wilayah justru mengalami genangan air, yang menjadi persoalan baru di musim hujan," ujarnya.

Di bidang penguatan sumber daya manusia (SDM), Jamparing Institute mendorong Bupati untuk lebih selektif dalam menempatkan pejabat birokrasi.

Kualitas dan daya juang SDM dinilai krusial agar kebijakan kepala daerah bisa diterjemahkan dengan baik hingga ke level implementasi.

Baca Juga: Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan, LPS Sesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan 25 bps

"Hari ini kita punya Bupati yang enerjik, inovatif, dan punya etos kerja tinggi. Tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja birokrasi yang sepadan. Ibaratnya Bupati berlari kencang, tapi birokrasi berjalan pelan," kata Risdal.

Jamparing Institute mencatat salah satu penyebab belum optimalnya beberapa program adalah terbatasnya anggaran pada dinas-dinas terkait. Bahkan sejumlah kegiatan terkena efisiensi akibat minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Upaya Bupati dalam menyisir potensi PAD dari pajak, retribusi, dan dana bagi hasil sudah cukup baik. Bahkan pembentukan Satgas PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah langkah progresif. Namun realisasi PAD hingga triwulan kedua 2025 masih di kisaran 60-65 persen," jelasnya.

Baca Juga: Len dan Kemendiktisaintek berkolaborasi Dorong Ekosistem Riset dan Pengembangan Teknologi