PDIP Minta Elit Politik Hentikan Wacana Tunda Pemilu

FOKUSSATU.ID- Wacana Penundaan Pemilu hendaknya dihentikan karena mayoritas warga tidak menghendaki itu.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto  mengingatkan kepada seluruh elite politik, agar menghentikan polemik atas wacana menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Karena dari hasil survei LSI menunjukkan mayoritas warga tidak menghendaki itu.

Hasto menjelaskan , keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tetapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.
“Hasil survei  semakin memperkuat sikap politik PDIP. Ada tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” ujar  Hasto pada acara peluncuran hasil survei LSI yang diikuti di Jakarta, Kamis (3/3/2022)

Hasil survei LSI yang melibatkan 1.197 responden menunjukkan mayoritas yang diwawancara menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden.
Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Harga BBM Non Subsidi Kembali Naik, Begini Besarannya?

Survei yang sama menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19. Hasto mengatakan  PDIP punya sikap yang sama dengan para responden survei.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaanPemilu,” kata Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengingatkan para pihak bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan sikap yang penting.  Konstitusi dibentuk dari falsafah hidup bangsa, yang kemudian jadi hukum-hukum dasar bernegara.
“Hukum dasar  ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” ungkap dia.
Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.

Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi, yang merupakan hal penting karena menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.
“Legalitas dan legitimasi ini juga jadi persoalan yang sangat penting,” kata dia.***014