Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Khianati Konstitusi

FOKUSSATU.ID- Wacana Penundaan Pemilu oleh sejumlah elit politik dinilai khianati Konstitusi. Karena itu beberapa pihak menolak penundaan tersebut.

Salah satu yang menolal adalah Ketua Pembina Laskar  Ganjar Puan (LGP), Mochtar Mohamad.

Mochtar mengatakan kalau usulan penundaan Pemilu 2024 itu inkonstitusional. Sebab menurutnya presiden, MPR, DPR RI, DPD dan DPRD sudah bersumpah untuk setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Jika muncul usulan perpanjangan masa jabatan dilakukan hal tersebut sama aja mengkhianati konstitusi UUD 1945," kata Mochtar dalam keterangan, Senin (28/2/2022).

Selain itu, Mochtar juga menaruh curiga kepada partai-partai politik yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 karena terancam dengan adanya ambang batas parlemen atau  parliamentary threshold.

Baca Juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu 2024, MPR Belum Pernah Membicarakannya

"Kemudian mendorong ide penundaan Pemilu 2024 dengan perpanjangan masa jabatan. Bisa jadi ini jebakan ke Presiden untuk melanggar konstitusi yang dapat berakibat fatal,” terangnya.

Karenanya dia meminta kepada semua pihak untuk menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024 dengan tujuan perpanjangan masa jabatan.

Kata dia,  rakyat sudah memberi mandat lewat Pemilu baik untuk Eksekutif maupun Legislatif sesuai ketentuan Konstitusi UUD 1945 serta UU pelaksanaannya. Apabila kewenangan itu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945 dan aturan lain, mandat itu gugur dan kembali ke rakyat.

"Ini bukan hanya menurunkan kredibilitas pemerintah, akan tetapi kedaulatan politik negara terancam dan supremasi hukum terdegradasi dan berdampak kepada kepercayaan investasi menurun, konstruksi ekonomi juga dapat runtuh. Juga memberi ruang kepada oposisi menyerang pemerintah, karena Pemerintah dianggap gagal melaksanakan Pemilu," paparnya
Dia menilai tta kelola Pemerintahan Joko Widodo sudah bagus. "Para menteri Kabinet jangan membuat trubulensi politik sehingga menurunkan tingkat kepuasan publik dan bisa membuat pak Jokowi tidak mulus sampai 2024." tandasnya.***014