Pemprov Banyak Timbun Anggar, Aktivis Masyarakat Sosial Tuding Pemerintah Tidak Peka Penderitaan Rakyat

FOKUSSATU.ID - Aktivis masyarakat sosial Tri Wulansari tuding, pemerintah provinsi (Pemprov) yang tidak menyalurkan anggaran dengan baik, sehingga begitu banyak mengendap atau hanya sengaja disimpan patut dicurigai.

"Patut dicurigai para pejabat di berbagai provinsi yang sengaja menyimpan anggaran, besarnya anggaran yang mengendap di tahun 2021 ini tentu membuat masyarakat bertanya-tanya," ujar Wulan kepada wartawan di Jakarta, Ahad (26/12/2021).

Menurut Wulan, sudah bukan hal baru banyaknya rakyat yang hidup melarat, pengangguran terus bertambah, "Tapi ini kok pemerintah seolah tidak peka dengan kondisi yang makin parah. Malah anggaran mengendap sudah dipertontonkan, tapi mungkin mereka sudah buta dan tuli, mereka (para pejabat) nyaman dengan kemewahan jadinya tak pandai lagi merasa, atau memang sudah mati rasa," kritiknya.

Baca Juga: Meme Asnawi Hampiri Faris Usai Gagal Penalti Bertebaran di Media Sosial

Sebaiknya audit anggaran, kata Wulan bisa berjalan dengan baik, agar tidak ada manipulasi anggaran, "Dan jika memang anggaran itu masih ada, sebaiknya tidak disimpan di bank, segera dikembalikan ke kas negara lalu harusnya segera dibelanjakan untuk keperluan yang bersinggungan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat," paparnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian melakukan pemantauan simpanan kas pemerintah daerah (Pemda) di perbankan. Pemantauan ini dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Farida Peranginangin.

Dalam kegiatan yang digelar secara virtual pada Rabu, Tito mengundang beberapa gubernur untuk dimintai klarifikasi. Tercatat terdapat sepuluh pemerintah provinsi yang diundang dalam kegiatan tersebut. Mereka dinilai memiliki jumlah simpanan yang cukup tinggi di perbankan.

Baca Juga: Jepang Diselimuti Salju Tebal, 100 Penerbangan Domestik Dihentikan, Satu Tewas

Pemprov tersebut antara lain DKI Jakarta dengan simpanan sebesar Rp 12,953 triliun, Aceh sebanyak Rp 4,426 triliun, Papua sebanyak Rp 3,829 triliun, Jawa Timur sebanyak Rp 2,751 triliun, Jawa Barat sebesar Rp 2,566 triliun, Kalimantan Timur sebesar Rp 2,070 triliun, Papua Barat sebesar Rp 1,947 triliun, Riau sebesar Rp 1,426 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp 1,128 triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp 1,028 triliun.

(Kami) ingin mendapat masukan klarifikasi dari rekan-rekan gubernur. Kita sengaja mengundang sepuluh gubernur karena ini memang yang kita lihat datanya simpanannya relatif terbesar dari 34 provinsi yang ada," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).

Tito menjelaskan simpanan kas daerah di perbankan membuat realisasi belanja menjadi berkurang dan terkesan ada dana yang tidak bergerak (idle), apalagi ada dana yang didepositokan.

Baca Juga: Longsor di Garut, 179 Jiwa Terdampak, Jalur Utama Via Cilawu yang Sempat Tertutup Sudah Normal

"Untuk masalah simpanan provinsi dan kabupaten/kota, data yang kita peroleh pertama dari Bank Indonesia, nanti mohon dikonfirmasi, ini lebih kurang Rp 203,95 triliun. Data ini tanggal 30 November 2021 jam 18.00 dari Bank Indonesia. (Dengan rincian) Rp 144,96 triliun dalam bentuk giro, ini artinya akan dibelanjakan, kemudian Rp 54,38 triliun dalam bentuk deposito, dan Rp 4,6 triliun dalam bentuk tabungan," paparnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan apakah simpanan tersebut akan dibelanjakan sampai akhir tahun, atau apakah simpanan tersebut memang disengaja untuk SiLPA atau keperluan lainnya.