FOKUSSATU.ID - Sebanyak 600 personel polisi sudah bersiaga di sekitar Gedung KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta untuk menjaga aksi demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), Senin (27/9).
Demo dilakukan karena tengat waktu 3 hari yang diberikan BEM SI ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyelesaikan persoalan 57 pegawai KPK tidak lulus test wawasan kebangsaan. Dan akan dipecat per tanggal 30 September 2021.
Pantauan Senin, pukul 09.25 WIB, polisi terlihat sedang melaksanakan apel guna pengamanan aksi. Selain itu, juga ada mobil pengurai massa (raisa) dan mobil yang membawa kawat berduri.
Dua mobil bertuliskan Brimob Polda Metro Jaya dan mobil damkar sudah bersiaga di gedung Merah Putih KPK. Tidak ketinggalan water cannon.
Baca Juga: Ini yang Dilakukan Taliban Agar Penerbangan Internasional Mau Singgah ke Negaranya
Tak lama kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, sekitar 1000 sudah masuk ke kawasan Kuningan. Mereka akan datang secara bergelombang.
Mereka tidak bisa sampai ke Gedung KPK hanya diperkenankan berorasi di sekitar Menara Allianz. Saat ini mahasiswa tengah berorasi.
Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan pihaknya menerjunkan sekira 600 personel guna mengamankan aksi tersebut.
“Ini hanya kenaikan sedikit eskalasinya jadi biasanya 500 personel. Ini 600 personel,” ujar Agus saat ditemui di lokasi, Senin (27/9/2021) pagi.
Baca Juga: Video Manusia Silver Digaruk Satpol PP Viral, Begini Nasib yang Menggaruk dan Tergaruk
Agus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari demonstrasi kali ini.
Pihak kepolisian, ujarnya, bakal semaksimal mungkin melakukan pengamanan demo secara humanis dan damai.
“Kita benar-benar kurangi gesekan yang terjadi antara kami dengan rekan-rekan yang lakukan aksi kegiatan,” tutur Agus.
Dalam keterangan tersebut, Koordinator Media BEM SI 2021 Muhammad Rais menyatakan pihaknya melihat kini KPK sudah tidak lagi menjadi lembaga antirasuah, melainkan seolah telah alih fungsi jadi Komisi Perlindungan Korupsi.
