• Rabu, 20 Oktober 2021

Laksanakan Ketetapan Tata Ruang, Pemprov Banten Bisa Jadi Contoh

- Sabtu, 18 September 2021 | 21:45 WIB
Komisi II DPR Melakukan Kunjungan Kerja ke Wilayah Banten
Komisi II DPR Melakukan Kunjungan Kerja ke Wilayah Banten

FOKUSSATU.ID- Secara umum Provinsi Banten sudah melaksanakan ketetapan tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah yang mengacu pada tata ruang wilayah dan nasional. Karena itu, Banten sudah bisa jadi contoh provinsi lain dalam menerapkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR).

 "Dan (kesesuaian KKPR dengan tata ruang) ini akan kita coba sosialisasikan ke depan. Banten bisa jadi contoh diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal
saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Tata Ruang Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Badan Pertahanan Negara (BPN) Provinsi Banten, di Serang, Banten, Jumat (17/9/2021).

Komisi II, menurut dia, mendorong agar semua pihak yang membutuhkan KKPR untuk urusan bisnis, dapat memahami ketentuan baru yang ada dalam PP Nomor 21 tahun 2021. KKPR tersebut menggantikan izin lokasi dan berbagai Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha melanjutkan proses perizinan berusaha.

Baca Juga: Implementasi Rencana Tata Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kata anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini, pelaku usaha, apalagi yang bergerak di sektor UMKM dapat menyerap tenaga kerja hingga 85 persen. Adanya KKPR yang disesuaikan dengan tata ruang ini diharapkan dapat mendorong investasi yang semakin banyak di Indonesia.

 “Memang di satu sisi kita menginginkan agar investasi semakin banyak di tempat kita, karena kalau kita bandingkan dengan negara lain di ASEAN saja, jumlah pengusaha kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengusaha di daerah atau negara lain,” terang Syamsurizal.

 Keberadaan PP Nomor 21 Tahun 2021 sebagai aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan mempercepat pembahasan tata ruang di wilayah. Sebab, aturan RDTR tidak lagi ditetapkan dalam peraturan daerah melainkan cukup melalui Peraturan Kepala Daerah. Meskipun demikian, Syamsurizal yakin perubahan aturan ini tidak memberikan celah untuk dilakukan gugatan di pengadilan. (gus)

Editor: Wisnu Fokussatu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diperiksa Polisi Denny Sumargo Dicecar 18 Pertanyaan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 23:31 WIB

Ini Saran DPRD Jabar Soal kendala Tol Cisumdawu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:18 WIB

Kuli Bangunan Ini Edarkan Sabu Senilai Rp 6 Miliar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:49 WIB

Pulang dari Papua Ratusan Atlet Jabar Jalani Karantina

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:39 WIB

Duh, Macet Dimana-mana Kang Emil Imbau Ketatkan Prokes

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:08 WIB

Jika Galau Coba Saja Mampir ke Talaga Langit Cirebon

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:48 WIB

Soal Kasus Anak Nia Daniati, Menpan RB Jelaskan Ini

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:11 WIB
X