FOKUSSATU.ID - Hacker yang menggunakan identitas Bjorka menjadi buah bibir di dunia jagat maya dengan aksi yang diduga membobol sejumlah dokumen.
Ada sejumlah dokumen yang diklaim diretas oleh Bjorka, antara lain dokumen surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan data pemilih Pemilu.
Hal tersebut disampaikan oleh, Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie melihat, lemahnya karakteristik kepemimpinan di Indonesia sangat terlihat dari komunikasi sejumlah menteri terkait kebocoran data.
Baca Juga: Penjelasan Kadispenad Soal Akun Twitter TNI AD Yang Diretas Sejak Akhir Agutus,
Menteri yang mengomentari soal kebocoran data ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan data penduduk yang terdapat di aplikasi PeduliLindungi aman disimpan Kemenkominfo.
Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru menyampaikan kabar sebaliknya, yakni menyebut data penduduk di aplikasi PeduliLindungi hilang.
Pernyataan berbeda juga disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, yang menyatakan serangan siber tugas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kemudian, BSSN menanggapi pernyataan Menkominfo tersebut dengan menyatakan "kebocoran (data) tanggung jawab bersama".
"Ini karena Jokowi tak tegas, lemah dalam manajerial dan mengatur pemerintahan. Jadi para menterinya pun kelihatan tak kompak dan akur," ujar Jerry kepada fokussatu.id
Kebocoran data sudah terjadi berkali-kali kali dalam beberapa pekan ini. Dimana yang pertama heboh adanya pembobolan 1,3 miliar data pengguna nomor telepon seluler oleh hacker bernama Bjorka.
Tak cuma itu, Bjorka juga memposting di sebuah forum jual beli online ilegal Breach Forum data 105 juta pemilih pemilu yang dibanderol 5.000 dolar AS. Teranyar, data pribadi Presiden Jokowi juga dijual di forum yang sama oleh Bjorka.
Baca Juga: Kerja Keras Scorpio Membuahkan Kesuksesan, Simak Ramalan Zodiak Karier dan Keuangan