Webinar KNPI, Serangan Hacker, Konsolidasi Demokrasi dan Ancaman Sistem Informasi KPU

FOKUSSATU.ID- Webinar "Konsolidasi Demokrasi Menuju Pemilu yang Berintegritas" yang dilaksanakan DPP KNPI, Kamis (14/10/2021) petang memunculkan pola baru dalam keamaanan sistem Informasi terkait Pilkada, Pileg dan Pilpres ke depan. Karena, meski hal ini bukan perkara baru, namun kemunculan hacker di tengah situasi diskusi harus menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara Pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu. Karena potensi serangan, sudah mengarah kepada dua lembaga ini.
Sebab, jika tidak diantisipasi sejak awal, maka Pemilu yang berintegritas bisa ambyar.
Contoh nyata sudah terjadi ketika giliran Ketua Bawaslu berbicara di depan Webinar KNPI tersebut. Seorang hacker masuk dan mengacaukan jalannya diskusi.

Akibat serangan hacker itu, acara Webinar yang dipandu Achinyanur terganggu selama beberapa waktu. Atas saran sejumlah peserta maka kegiatan dihentikan sementara dan keembali dilanjutkan dengan menggunakan kode dan pasword baru. Wajah hacker yang menggunakan helm itu diduga masuk lewat Meeting ID 89905443248 dan Pasword KNPI. Setelah melakukan perubahan kode dan pasword, acara kembali dilanjutkan dengan jumlah peserta sekitar 58 an peserta. Jumlahnya lebih sedikit dari peserta sebelum ada gangguan sekitar 300 an orang.

Webinar sendiri dibuka oleh mantan politisi PKS yang kini Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Dia memulai pemaparannya dengan membagi bahasannya dalam tiga bahasan, pertama tentang masa depan demokrasi yang kedua tentang kepemimpinan dan yang ketiga tentang pemilu. "Teman-teman sekalian topik yang dingkat ini memang sangat penting bagi kita karena studi-studi baru mengatakan bahwa demokrasi itu bisa hilang dalam masyarakat demokratis," demikian Fahri Hamzah.

Baca Juga: Saat Webinar, Ketua Bawaslu Diserang Hacker

Katanya, ada banyak contoh di seluruh dunia studi yang menyebutkan bahwa hilangnya demokrasi di negara negara yang demokratis itu salah satu sebabnya adalah hilangnya cita rasa dan pada awalnya citarasa para pemimpin tentang demokrasi itu sendiri. "Itulah yang saya cemaskan sebab kalau kita berdebat tentang cita rasa, itu sesuatu yang sulit untuk kita, apa namanya ukuran, measurementnya susah, Karena itulah saya kira perlu diperdebatkan sesering mungkin, Apakah cita rasa kita tentang demokrasi ini sudah menurun," sambungnya.

Fahri mengatakan, Kita sebagai bangsa,saat mempertahankan sistem demokrasi,paling tidak kita mempertahankan tiga hal dalam sistem, pertama, narasi demokrasinya
"Kita memperjuangkan konstitusi yang demokratis, dan sekarang, memiliki konstitus yang demokratis. Selain konstitusi yang demokratis itu, kedua adalah kita berusaha memiliki institusi yang demokratis. Sekarang kita sudah punya lembaga-lembaga negara yang banyak sekali, apa namanya? Apa namanya standar yang mengatakan mereka itu adalah institusi -insitusi demokratis, baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif," ujar Fahri.

"Kita terus melakukan reformasi agar terjadi pelembagaan negara yang demokratis," sambungnya. Selanjutnya yang ketiga adalah. leadership, kepemimpinan yang terkait dengan Pemilu. Bagaimana negara demokrasi bereproduksi kepemimpinan kepemimpinan yang menjamin jalannya demokrasi? Sebab kalau sistem yang salah , bisa pemimpin yang salah, lalu membelokkan arah Demokrasi.

Kemudian anggota DPR RI DR Ahmad Doli Kurnia mengatakan tahun 2024 itu adalah tahun yang syarat dengan agenda politik. "Kalau kita di tahun 2019 itu waktu itu Indonesia baru pertama kali juga menciptakan sejarah pelaksanaan Pemilu di mana terjadi keserentakan di hari yang sama antara Pileg dan Pilpres. Kemudian nanti di tahun 2024 kita juga baru pertama kali kita melaksanakan tiga jenis Pemilu yang selama ini dikenal di Indonesia itu secara bersamaan dalam satu tahun, tetap Pileg dan Pilpres di hari yang sama," ujar Politisi Partai Golkar ini.

Ketua Komisi II DPR yang berbicara dari Aceh Tenggara itu mengatakan terjadi kompleksitas, kerumitan dan seterusnya,. Karena itu, relevansinya dengan kita memaknai demokrasi secara substansial itu adalah bagaimana praktek praktek demokrasi punya korelasi dengan adanya perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan pada sistem kehidupan yang lain, bagaimana demokrasi sebagai alat dalam mencapai tujuan mendekati pada perubahan peningkatan ekonomi masyarakat, penegakan hukum, sosial budaya dan seterusnya.

"Saya ingin menyampaikan bahwa sekalipun memang mungkin masih berputar hal-hal teknis tentang Pemilu yang itu juga bagian dari menafasi demokrasi kita, tetapi kita harus punya komitmen yang kuat bahwa ini kita lakukan untuk menuju yang lebih baik," ujar Ahmad Doli Kurnia.

Sementara Ketua KPU Ilham Saputra yang juga hadir dalam Webinar ini menekankan bahwa Pemilu ini milik masyarakat. "Pemilu ini menjadi milik masyarakat, bukan hanya KPU," kata dia. Karena itu, masyarakat diminta berperan aktif dalam proses penyelennggaran tahapan Pemilu mendatang. Misalnya masing-masing masyarakat melakukan pemantauan, melaporkan pelanggaran-pelanggaran pada Bawasalu. "Ada Desa Peduli di beberapa daerah dan saat ini kami melalukukan pendampingan,"ujarnya.

Program desa Peduli itu, urai Ilham, untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar, masyarakat menolak politik uang atau bisa juga memberikan tenaganya untuk penyelenggaraan pemilu. " Perlu diberikan Kesadaran bahwa Pemiu ini berkorelasi dengan kehidupan mereka. Pemenang Pemilu berkorlelasi dengan mereka. Ini yang harus dibangun," sambungnya. Dengan begitu mereka, akan memilih dengan benar, dan melihat visi dan misi dari orang orang yang terbaik menurut kacamata mereka.

Mantan Anggota DPR dari Partai Demokrat Fandi Utomo, memberikan pandangan bahwa Konsolidasi politik seperti yang dilakukan Presiden Jokowi dan mendapatkan apresiasi internasional itu, sebenarnya merupakan pelaksanaan prinsip Pancasila, Gotong royong. Masuknya Prabowo, Sandiaga, ke pemerintah adalah dalam perspektif itu.