• Rabu, 1 Desember 2021

Webinar KNPI, Serangan Hacker, Konsolidasi Demokrasi dan Ancaman Sistem Informasi KPU

- Jumat, 15 Oktober 2021 | 18:10 WIB
Webinar DPP  KNPI
Webinar DPP KNPI

 

 

FOKUSSATU.ID- Webinar "Konsolidasi Demokrasi Menuju Pemilu yang Berintegritas" yang dilaksanakan DPP KNPI, Kamis (14/10/2021) petang memunculkan pola baru dalam keamaanan sistem Informasi terkait Pilkada, Pileg dan Pilpres ke depan. Karena, meski hal ini bukan perkara baru, namun kemunculan hacker di tengah situasi diskusi harus menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara Pemilu seperti KPU dan juga Bawaslu. Karena potensi serangan, sudah mengarah kepada dua lembaga ini.
Sebab, jika tidak diantisipasi sejak awal, maka Pemilu yang berintegritas bisa ambyar.
Contoh nyata sudah terjadi ketika giliran Ketua Bawaslu berbicara di depan Webinar KNPI tersebut. Seorang hacker masuk dan mengacaukan jalannya diskusi.

Akibat serangan hacker itu, acara Webinar yang dipandu Achinyanur terganggu selama beberapa waktu. Atas saran sejumlah peserta maka kegiatan dihentikan sementara dan keembali dilanjutkan dengan menggunakan kode dan pasword baru. Wajah hacker yang menggunakan helm itu diduga masuk lewat Meeting ID 89905443248 dan Pasword KNPI. Setelah melakukan perubahan kode dan pasword, acara kembali dilanjutkan dengan jumlah peserta sekitar 58 an peserta. Jumlahnya lebih sedikit dari peserta sebelum ada gangguan sekitar 300 an orang.

Webinar sendiri dibuka oleh mantan politisi PKS yang kini Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Dia memulai pemaparannya dengan membagi bahasannya dalam tiga bahasan, pertama tentang masa depan demokrasi yang kedua tentang kepemimpinan dan yang ketiga tentang pemilu. "Teman-teman sekalian topik yang dingkat ini memang sangat penting bagi kita karena studi-studi baru mengatakan bahwa demokrasi itu bisa hilang dalam masyarakat demokratis," demikian Fahri Hamzah.

Baca Juga: Saat Webinar, Ketua Bawaslu Diserang Hacker


Katanya, ada banyak contoh di seluruh dunia studi yang menyebutkan bahwa hilangnya demokrasi di negara negara yang demokratis itu salah satu sebabnya adalah hilangnya cita rasa dan pada awalnya citarasa para pemimpin tentang demokrasi itu sendiri. "Itulah yang saya cemaskan sebab kalau kita berdebat tentang cita rasa, itu sesuatu yang sulit untuk kita, apa namanya ukuran, measurementnya susah, Karena itulah saya kira perlu diperdebatkan sesering mungkin, Apakah cita rasa kita tentang demokrasi ini sudah menurun," sambungnya.

Fahri mengatakan, Kita sebagai bangsa,saat mempertahankan sistem demokrasi,paling tidak kita mempertahankan tiga hal dalam sistem, pertama, narasi demokrasinya
"Kita memperjuangkan konstitusi yang demokratis, dan sekarang, memiliki konstitus yang demokratis. Selain konstitusi yang demokratis itu, kedua adalah kita berusaha memiliki institusi yang demokratis. Sekarang kita sudah punya lembaga-lembaga negara yang banyak sekali, apa namanya? Apa namanya standar yang mengatakan mereka itu adalah institusi -insitusi demokratis, baik di cabang kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif," ujar Fahri.

"Kita terus melakukan reformasi agar terjadi pelembagaan negara yang demokratis," sambungnya. Selanjutnya yang ketiga adalah. leadership, kepemimpinan yang terkait dengan Pemilu. Bagaimana negara demokrasi bereproduksi kepemimpinan kepemimpinan yang menjamin jalannya demokrasi? Sebab kalau sistem yang salah , bisa pemimpin yang salah, lalu membelokkan arah Demokrasi.

Kemudian anggota DPR RI DR Ahmad Doli Kurnia mengatakan tahun 2024 itu adalah tahun yang syarat dengan agenda politik. "Kalau kita di tahun 2019 itu waktu itu Indonesia baru pertama kali juga menciptakan sejarah pelaksanaan Pemilu di mana terjadi keserentakan di hari yang sama antara Pileg dan Pilpres. Kemudian nanti di tahun 2024 kita juga baru pertama kali kita melaksanakan tiga jenis Pemilu yang selama ini dikenal di Indonesia itu secara bersamaan dalam satu tahun, tetap Pileg dan Pilpres di hari yang sama," ujar Politisi Partai Golkar ini.

Halaman:

Editor: Wisnu Fokussatu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Karantina Rachel Vennya Segera Disidangkan

Selasa, 30 November 2021 | 20:50 WIB

Presiden Pastikan Stok Beras Nasional Cukup

Selasa, 30 November 2021 | 20:06 WIB

Arab Saudi Mulai Buka Umroh, Ini Persyaratannya

Senin, 29 November 2021 | 20:38 WIB

Kemenag Bahas Skenario Pelaksanaan Umroh

Minggu, 28 November 2021 | 20:32 WIB

Cegah Corona Varian Baru, Wakil Ketua DPR Usulkan Ini

Sabtu, 27 November 2021 | 22:55 WIB

Kasus aktif Covid Alami Lonjakan di 19 Kabupaten/Kota

Sabtu, 27 November 2021 | 20:22 WIB
X