FOKUSSATU.ID - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana memanggil pengelola platform media sosial TikTok dan Meta untuk membahas kericuhan yang terjadi dalam demo di DPR pada 25 Agustus.
Aksi tersebut, menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dipicu oleh banyaknya konten provokatif yang beredar di media sosial.
"Saya sudah hubungi Head TikTok Asia Pasifik, Helena, saya minta mereka ke Jakarta, kita akan bercerita tentang fenomena ini dan kita juga sudah komunikasi dengan TikTok Indonesia, dengan Meta Indonesia juga kami sudah komunikasi," ungkap Angga kepada awak media di kantor PCO, Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Baca Juga: Praktisi Hukum Dorong Pansus DPRD Kabupaten Bandung dan Kejari Tuntaskan Kasus PT BDS
Angga menambahkan bahwa fenomena disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) dapat merusak sendi-sendi berdemokrasi di Indonesia.
"Temen-temen yang tadinya mau menyampaikan aspirasi, uneg-uneg, akhirnya bias ketika gerakan itu di-engineering oleh hal-hal yang DFK tadi," jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya platform media sosial untuk memiliki sistem yang dapat mendeteksi dan menghapus konten yang tidak benar.
Baca Juga: Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS di SMPN 1 Pameungpeuk, Ini Respon Komisi D DPRD Kabupaten
"Harusnya dengan sistem mereka, mereka juga udah bisa lihat, oh ini by AI, oh ini gak bener, oh ini palsu. Harusnya sudah bisa langsung by sistem mereka sudah langsung di-take down," terangnya.
Meski demikian, Angga menegaskan bahwa penghapusan konten bukanlah upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi. "Di-take down dalam hal ini tolong di digarisbawahi ya, bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi," imbuhnya.
Dia menambahkan, "Ini yang kita dorong gitu bahwa penyampaian aspirasi dalam koridor demokrasi, boleh, silakan." Dengan pemanggilan ini, diharapkan TikTok dan Meta dapat lebih responsif terhadap konten yang berpotensi menyesatkan.
Baca Juga: Perhutani KPH Bandung Utara Resmi Tutup KKL Mahasiswa Fakultas Kehutanan UNJA
"Kita nggak mau demokrasi kita dicederai dengan hal-hal yang palsu, misal dibilang ada bakar-bakar di sini, padahal nggak ada. Mungkin gerakan di tahun kapan, dibikin, terus dinariskan," tandasnya.***