BI dan Pemprov Jabar Pantau Harga Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

FOKUSSATU.ID - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Jawa Barat menggelar High Level Meeting (HLM) pada Kamis (16/03).

HLM dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Erwin Gunawan Hutapea; Forkopimda Provinsi Jawa Barat hingga Bupati/Walikota se-Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis guna merespon potensi peningkatan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1444 H.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Setujui Pembahasan Regulasi untuk Lansia

Erwin Gunawan Hutapea menyampaikan bahwa Bank Indonesia Jawa Barat bersama TPID dan TP2DD se-Jawa Barat berkomitmen untuk konsisten mendukung seluruh program pengendalian inflasi.

Salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia diantaranya adalah fasilitasi biaya angkut komoditas pangan dan penyelenggaraan kegiatan Operasi Pasar yang telah dan akan dilakukan lebih luas lagi di beberapa Kab/Kota di Jawa Barat.

Selain itu, Bank Indonesia Jawa Barat juga akan terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui dukungan sarana prasarana digitalisasi pertanian, implementasi teknologi pertanian IP400 hingga program urban farming seperti diantaranya Green House dan Organic Tower Garden.

Berbagai langkah penguatan pasokan tersebut, turut didukung dengan komunikasi kebijakan untuk menjaga demand masyarakat tetap terkendali, disertai dengan upaya membentuk perilaku berdagang bijak di kalangan pedagang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Jawa Barat saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat baik, seiring pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Nasional, realisasi investasi yang tertinggi se-Nasional dengan tingkat kemiskinan yang menurun.

Baca Juga: Artis Senior Imdonesia Nani Wijaya Meninggal Dunia

Namun demikian, dalam menghadapi inflasi menjelang HBKN Ramadan, Jawa Barat tetap harus waspada. Untuk itu, terdapat tiga langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Pertama, penguatan digitalisasi data neraca pangan sebagai katalis pengendalian inflasi daerah. Hal tersebut antara lain melalui integrasi aplikasi SILINDA dan SIMAWAS yang menggabungkan data harga dan ketersediaan pasokan pangan di Jawa Barat, yang menjadi pilar penting dalam perumusan kebijakan Operasi Pasar hingga Kerjasama Antar Daerah antar surplus-defisit.

Kedua, optimalisasi lahan tidur guna menjadi lahan produktif yang dapat mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Ketiga, dukungan subsidi ongkos angkutan bahan pangan guna menekan harga pangan semakin terjangkau.

"Seluruh langkah tersebut merupakan kunci agar inflasi Jawa Barat tetap terjaga guna meraih Jabar Juara," tegasnya.