FOKUSSATU.ID - Ketua Umum Team Garuda 08, H. Sammy menyayangkan tindakan kepolisian saat mengamankan peserta aksi demo di depan Gedung DPR RI yang terjadi pada Kamis (28/8/2025) kemarin.
Aksi unjuk rasa yang mengakibatkan salah seorang driver ojek online meninggal dunia ini dipicu akibat tindakan refresif kepolisian dalam menangani aksi tersebut.
Pria yang akrab disapa Bung Sammy ini menilai, kesalahan dalam penanganan keamanan pada peserta demo menjadi pemicu peristiwa tersebut terjadi.
"Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggapi aksi kegiatan masyarakat yang dilindungi oleh Undang-undang mereka seharusnya lebih humanis dalam menanggapi aksi-aksi yang terjadi di lapangan,"katanya.
Baca Juga: Selamatkan PLN, Prabowo Siapkan Dirut Baru Pengganti Darmawan Prasodjo?
Soal gesekan kecil yang terjadi dalam aksi unjuk rasa menurutnya merupakan hal yang biasa terjadi. Maka itulah, pihak keamanan harus bisa meredam gejolak tersebut tanpa adanya kekerasan.
"Tentu jika penanganannya refresif maka yang akan terjadi adalah perlawanan. Tindakan seperti ini malah akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah,"ungkapnya.
Ia khawatir, situasi ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak ingin melihat negara ini aman.
"Ini yang harus menjadi kewaspadaan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo dan Mas Gibran, karena peristiwa ini bisa saja ditunggangi oleh pihak-pihak ketiga atau pihak lain yang memang berkeinginan untuk membuat bangsa ini kacau,"tegasnya.
Untuk itu dirinya sangat mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang cepat memberikan tanggapan terkait peristiwa yang terjadi saat ini.
"Saya mengapresiasi sikap dari Pak Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kejadian kemarin. Beliau menyesalkan kejadian tersebut. Penyesalan itu beliau ungkapkan dalam pernyataan resminya yang menyesalkan adanya korban dari masyarakat (Driver Ojek Online),"ungkapnya.
Namun pihaknya meminta Presiden segera mengambil langkah strategis dalam menangani peristiwa tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil Presiden harus memiliki rasa keadilan bagi seluruh masyarakat.
"Kami meminta supaya ini bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi Presiden bisa mengambil sikap dan mengevaluasi kinerja aparat keamanan dalam hal ini kepolisian,"ungkapnya.
"Jika dibiarkan, maka isu ini terus berkembang menjadi bola panas dalam kancah perpolitikan Indonesia. Dan pihak-pihak lain akan menggunakan cara ini untuk merusak atau mengganggu stabilitas keamanan,"imbuhnya.
