DPP PSN Ungkap Dugaan Skandal Pemerasan Oleh Oknum Polisi Libatkan Nama Kejaksaan, ini Kata Praktisi Hukum

FOKUSSATU.ID, BANDUNG - Praktisi hukum Fidel Dapatigawa menyoroti tajam dugaan skandal pemerasan terhadap Ketua Dewan Penasehat DPP PSN, Dwi Purbo Istiyarno, yang menyeret nama oknum anggota Polri aktif serta dugaan keterlibatan Kejaksaan Negeri Cianjur.

Menurutnya, ini harus ditindak secara serius dan jangan dibiarkan begitu saja, melalui Asisten Pengawasan Kejaksaan Agung dugaan ini harus segera dibuktikan kebenarannya, termasuk Div Poropam Polri juga harus turut serta memeriksa dugaan kasus ini yang menyered salah satu nama oknum anggota Polri.

"Jika benar peristiwa ini terjadi, maka Asisten Pengawasan Kejaksaan Agung wajib segera turun tangan memeriksa Kejari Cianjur. Oknum kepolisian yang disebut-sebut dalam laporan ini juga harus diperiksa secara transparan oleh Divisi Propam Polri," ujar Fidel, Kamis 16 Juli 2025.

Baca Juga: Wujudkan Komitmen P3DN, PLN dan PT Sucofindo Gelar Sosialisasi Serta Edukasi

Fidel juga menekankan bahwa pembuktian pembukaan dokumen resmi terkait proyek bantuan sosial Penerangan Jalan Umum (PJU) yang nilainya mencapai Rp40 miliar harus dilakukan.

"Jika proyek ini pernah diperiksa oleh penyidik Tipikor Polda Jabar pada 2023 dan ditemukan tidak ada kerugian negara, maka pihak kuasa hukum perusahaan berkewajiban mengumumkan hasil SP2HP tersebut kepada publik. Ini penting demi keadilan dan transparansi hukum," tegasnya.

DPP PSN Laporkan Dugaan Pemerasan oleh Oknum Polisi

Sebelumnya pada Rabu 16 Juli malam, Dewan Pimpinan Pusat Prabu Satu Nasional (DPP PSN) menggelar jumpa pers mengenai pelaporan secara resmi ke Propam Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan, penipuan, dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri aktif terhadap Ketua Dewan Penasehat DPP PSN, Dwi Purbo Istiyarno.

Baca Juga: Wujudkan Kebijakan Terpadu, Kementerian ATR BPN Dorong Integrasi Ruang Darat, Laut, dan Udara

Kasus ini berawal dari proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang ditaksir bernilai miliaran rupiah.

Menurut laporan yang telah diajukan ke Polda Metro Jaya dan Divisi Propam Polri pada 10 Juli 2025, pelaku berinisial Rahmat Hidayat dari Ditlantas Polda Metro Jaya diduga mencatut nama Kejaksaan Negeri Cianjur untuk mendesak pembayaran sebesar Rp1,5 miliar kepada Dwi (sumber: Indonesia Berdaulat).

Tiga Unsur Dugaan Pelanggaran Hukum:

• Pemerasan & Ancaman
Rahmat diduga mengancam Dwi dengan mengatakan bahwa proses hukum akan dipersulit jika uang tidak segera dibayar, dengan melibatkan perantara mantan Kadishub Cianjur.

Baca Juga: Indonesia Bakal Hadapi Arab Saudi dan Irak di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026