“Hoaks meningkat seiring dengan masyarakat yang telah melek teknologi dan memiliki HP. Informasi menjadi sangat cepat,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Plt Kepala Diskominfo, Nana Suryana berharap para jurnalis menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apa yang sudah, apa yang belum, dan apa yang harus dilakukan pemerintah.
“Jelang Pilkada, hindari informasi yang membuat benturan atau polarisasi di masyarakat. Tidak ada unsur hoaks,” pesannya.
Dirinya mengajak para wartawan untuk mendukung agar masyarakat berpartisipasi dalam Pilkada.
“Taati kode etik jurnalistik untuk menghindari hoaks. Sumber berita harus jelas, kapabel, valid, dan kredibel,” ungkap Nana.
Sementara Ketua Divisi Advokasi MOI DPW Provinsi Banten Anri Hendri Situmeang menegaskan MOI tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan memerangi hoaks menjelang Pilkada 2024.
“Berita harus dapat di cek dan ricek, di verifikasi, dan di validasi,” tegasnya.
Artikel Terkait
Final Piala Presiden 2024, Pertemukan Borneo FC vs Arema FC
Soal Dugaan Dokumen Sakti, LSM Kompas RI Audiensi dengan Pj Bupati Sumedang, Tuntutannya Ini
Pos IND Berevolusi Jadi Holding Logistik
KPU Kuningan Akan Segera Umumkan Pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati
Dugaan Kecurangan PPDB di SMAN 1 Katapang, Warnai Praktik Culas