Jelang Pemilu, Tokoh Lintas Agama Jabar Deklarasi Pemilu Damai

FOKUSSATU.ID  - Sembilan hari jelang pencoblosan pemilu, tokoh lintas agama di Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jabar mendeklarasian pemilu damai, aman, tenteram, dan harmonis.

Deklarasi dilaksanakan di Hotel Sultan Raja, Soreang Kabupaten Bandung, Senin (5/2/2024).

Ketua FKUB Rafani Achyar mengatakan deklarasi dilakukan karena didorong rasa tanggung jawab semua elemen masyarakat khususnya tokoh lintas agama, untuk mewujudkan pemilu yang damai, aman, tenteram, dan harmonis.

Baca Juga: Gibran Tanggapi Sanksi DKPP Kepada KPU RI, Gegara Proses Pencawapresannya

Rafani menambahkan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemilu dengan menggunakan hak pilih atau jangan golput.

"Dapat menerima hasil Pemilu yang sudah dilaksanakan dengan jujur, adil dan bermartabat," ujarnya.

Pelaksana Harian Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar Sapta Yulianto Dasuki, yang membaca sambutan Penjabat Gubernur menyebutkan, FKUB merupakan mitra strategis dalam menjaga kerukunan umat dan stabilitas wilayah di Jabar.

FKUB memiliki peran penting dalam menjaga toleransi serta memiliki kemampuan mengantisipasi serta mencegah konflik di masyarakat.

"Pemilih di Jabar paling banyak sehingga memiliki potensi munculnya polarisasi ekstrem. Pak Pj. Gubernur berpesan agar FKUB dapat mengantisipasi dan mencegah munculnya polarisasi ektrem di masyarakat, " ujar Sapta.

Baca Juga: K-pop Fever Menyebar di AS, LE SSERAFIM, ATEEZ & Stray Kids Tampil di Festival Musik Global

Berikut kesepakatan bersama tokoh lintas agama di Jabar untuk Pemilu damai:

1. Bertekad menyukseskan pemilu 2024 agar berjalan aman, tenang, tenteram, damai, jujur, adil dan bermartabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bertekad menghindari konflik sekecil apapun, baik konflik yang bernuansa sara (suku, agama, ras), ekonomi, sosial, budaya maupun agama serta konflik yang disebabkan perbedaan pilihan.

3. Berupaya mencegah terjadinya politisasi agama, politik identitas dan politik uang, serta tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanye.