FOKUSSATU.ID - Bupati Bogor, Ade Yasin meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji secara lebih komprehensif terkait dengan penerapan sistem ganjil-genap (gage) bagi kendaraan yang akan masuk ke kawasan wilayah Puncak, Kabupaten Bogor.
"Dengan adanya pergantian aturan tersebut, jangan sampai tidak berpengaruh dampak apa-apa, di lain sisi juga Pemerintah harus memikirkan masyarakat yang berada di sekitar wilayah Puncak juga, karena di Puncak juga banyak terdapat potensi-potensi ekonomi, tempat-tempat pariwisata, dan juga lain sebagainya. Sehingga aturan ini nantinya bisa berjalan bersama juga dengan kepentingan masyarakat di Puncak tentunya," ujar Bupati Bogor kepada awak media, Kamis, 9 September 2021
Ade Yasin menambahkan, akan hal tersebut, dirinya juga meminta kepada Dirjen Perhubungan Darat agar lebih mengkaji secara komprehensif.
"Saya melihat sebelumnya sistem buka tutup yang sudah diterapkan di kawasan wilayah Selatan Kabupaten Bogor, menurut saya hal itu belum begitu efektif dalam mengatasi kemacetan, terkait hal akan ada pergantian aturan ini masih dalam pengkajian kita," jelas Ade Yasin.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Paseloreng dan Bendung Gilireng
Kendati demikian, dengan dikajian pergantian aturan kebijakan tersebut, jadi masyarakat baik dari luar maupun dari dalam Bogor dapat berwisata dengan nyaman, aman juga tanpa menggangu warga sekitar tempat tersebut sehingga lalu lintas juga lancar.
Di lain sisi, kata Ade Yasin, dalam mewujudkan hal tersebut dirinya juga akan merangkul masyarakat Puncak agar bisa berdiskusi.
"Untuk itu, jangan sampai kebijakan yang telah kita buat, tetapi kita tidak mengajak masyarakat setempat untuk berbicara akan hal tersebut," ujar Bupati Bogor.
Di lain sisi, dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi, bahwa saat ini dirinya juga tengah mempersiapkan regulasi sebagaimana yang telah diarahkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan hal menampung asprirasi dari masyarakat banyak, agar rancangan ataupun strategi peraturan Menteri yang sedang dirumuskan ini nantinya dapat komprehensif ataupun kondusif.
"Dengan adanya masukan juga usulan dari perwakilan masyarakan, hal ini tentunya akan menyempurnakan regulasi yang sedang kita persiapkan, juga nantinya kita akan undang dari Perwakilan masyarakan ini untuk ikut ke Jakarta dalam hal merumuskan regulasi yang bakal akan kita keluarkan itu," ujar Budi Setiyadi.
Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Harun, menjabarkan, bahwa kebijakan ganjil-genap (gage) yang telah diterapkan di waktu Minggu yang lalu tersebut merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada warga Puncak Bogor, sehingga jangan sampai Puncak yang telah bagus ini, dikarenakan adanya ataupun beredarnya berita viral sebelumnya, membuat para wisatawan menjadi enggan untuk berkunjung ke Puncak, dikarekan dengan kondisi kemacetan yang parah tersebut.
"Dengan upaya sistem ganjil-genap (gage) yang akan kita lakukan ini, hal tersebut agar nama citra Puncak terangkat kembali di masyarakat luas, juga kita berharap orang yang datang ke Puncak merasa aman dan juga nyaman, dengan hal itu warga Puncak pun mendapatkan manfaatnya tentunya," ujar AKBP Harun.
Menyikapi dan juga menanggapi permintaan Bupati Bogor akan hal minimnya perhatian penataan di kawasan wilayah Puncak tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPRD RI, Fadli Zon menyebutkan, bahwa dirinya juga sepakat akan penataan kawasan Puncak tersebut perlu uluran tangan ataupun perhatian dari Pemerintah Pusat, sebab di kawasan Puncak memiliki potensi perekonomian yang tinggi dan juga sejumlah tempat wisata yang sangat dikenal oleh masyarakat lokal dan luar manca Negara (asing) atau Internasional.
"Melihat potensi di Puncak ini sangat besar sekali, hal ini saya kira memang perlu juga ada perhatian dari Pemerintah Pusat tentunya," pungkasnya.
