FOKUSSATU.ID - Masyarakat di Kecamatan Bogor Tengah dan Bogor Selatan yang terdampak pembangunan double track atau jalur ganda kereta Sukabumi - Bogor mendapat perhatian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor.
Setelah adanya pengerjaan proyek tersebut, warga di wilayah itu mengalami penyesuaian data pemilih, sehingga KPU Kota Bogor melakukan verifikasi faktual dengan melihat langsung kondisi lapangan.
"Sebelum pemilu 2024, status warga Kota Bogor yang terdampak pembangunan double track PT. KAI harus jelas agar hak politik mereka tidak hilang," kata Ketua KPU Kota Bogor, Samsudin dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).
Baca Juga: Sah jadi Perda, Kota Bogor Atur Sistem Pertanian Organik
Samsudin lanjut mengatakan, data yang terus berubah membuat pihaknya harus melakukan koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bogor, bagian pemerintahan, camat, lurah, dan para ketua RW dan RT yang menjadi lokus pembangunan.
"Selain koordinasi dengan berbagai pihak intens dilakukan oleh KPU Kota Bogor, kami memutuskan untuk melakukan verifikasi faktual ke lapangan agar data yang dihasilkan valid, akurat, dan mutakhir atau up to date," imbuhnya.
Sementara Anggota KPU Kota Bogor Divisi Rendatin, Ferry Bukhari Muslim menambahkan, pembangunan double track berdampak di 2 kecamatan dengan 9 kelurahan, 50 RW, dan 105 RT.
Baca Juga: Solve Education Beri Penghargaan bagi Guru Melek Teknologi 2022
"Dari verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, kami mengidentifikasi sedikitnya 2.901 warga Kota Bogor yang sudah memiliki hak pilih terdampak pembangunan double track," kata Ferry.
Adapun uraian data 2.901 warga tersebut, adalah 643 orang tidak pindah, 84 orang meninggal dunia, 854 orang pindah secara fisik dan administratif, dan 1.320 orang hanya pindah fisik, namun tidak merubah data administrasi kependudukannya.
Dari ekspos hasil pemuktahiran data pemilih terdampak double track, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Sujatmiko menyampaikan, verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Bogor akan menjadi bahan tindak lanjut terutama untuk penyesuaian data kependudukannya.
"Kami menghimbau warga yang telah pindah secara fisik untuk juga mengurus administrasi kependudukan," katanya. Ia juga mengucapkan berterima kasih kepada KPU Kota Bogor yang telah membantu pihaknya dalam memutakhirkan database kependudukan Kota Bogor.
Sementara Kabagpem Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengutarakan bahwa hasil verifikasi faktual KPU Kota Bogor akan menjadi tindak lanjut bagian pemerintahan terhadap RT dan RW yang terdampak double track.
"Kami akan evaluasi, apakah struktur RT dan RW nya tetap, apakah ada yang digabung atau merger, atau apakah ada RT dan RW yang dihapus," kata Marse.