FOKUSSATU.ID - Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan ke sejumlah pasar di Kota Bogor, pada Jumat (23/12/2022).
Kedatangannya ke Superindo dan juga Pasar Kebon Kembang untuk memastikan ketersediaan dan harga kebutuhan pangan.
"Perintah Presiden kepada kami semua tidak hanya Kemendag dan Bapanas, bahkan Mendagri, bupati, dan wali kota seluruhnya diminta terus memonitor tiap hari hajat hidup orang banyak, yaitu kebutuhan pangan. Perintahnya jelas harus ada barangnya, harganya terjangkau," kata Mendag Zulkifli Hasan usai peninjauan kepada awak media.
Baca Juga: Pos Indonesia Dukung BNPP Jaga Kedaulatan Perbatasan NKRI Melalui Prangko dan Kodepos
Dari peninjauan kali ini, Zulkifli mengatakan, ketersediaan dan harga beberapa komoditas pangan masih stabil. Bahkan terdapat komoditas seperti cabai dan bawang mengalami penurunan harga.
"Tadi dilihat harga-harga stabil bahkan ada yang turun, cabai rawit, cabai keriting, cabai hijau harganya turun, bawang juga. Kalau daging (sapi), (daging) ayam stabil, telur juga stabil," katanya.
Namun, Mendag mengakui untuk beras jenis premium beberapa di antaranya terjadi lonjakan harga. Karenanya, ia mendorong Bulog untuk menggelar operasi pasar dalam rangka menekan kenaikan harga.
"Kalau yang dipasok, beras memang premium ada beberapa yang naik. Oleh karena itu, Bulog tidak beli beras, tapi operasi pasar. Harga dari Bulog Rp8.300, jual boleh sampai Rp9.450 (per liter)," katanya.
Baca Juga: Pasangan Bulutangkis Ganda Putra Indonesia Fajar-Rian Diprediksi Ranking 1 Dunia
Dia berharap harga beras jenis premium ini akan stabil pada Januari 2023 nanti sering ketersediaan pasokan dari Bulog.
"Mudah-mudahan nanti Januari setelah diguyur lagi sama Bulog harganya akan makin stabil," kata Zulkifli.
Ia melanjutkan, jika kenaikan harga di atas 5 persen, untuk mengendalikannya ada instrumen pemerintah daerah bisa melakukan intervensi melalui APBD untuk menanggung biaya tranportasi ataupun subsidi harga.
"Termasuk membiayai transport asal barang. Jika masih juga bisa subsidi harga dari biaya tidak terduga (BTT) 2 persen. Jadi itu bisa digunakan dan itu sudah putusan pemerintah," tandasnya. (Haris)