FOKUSSATU.ID - Wali Kota Bogor Bima Arya menerbitkan surat edaran tentang penundaan kegiatan halalbihalal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga pekan depan.
Surat edaran tersebut menindaklanjuti pengumuman dari Menko Polhukam Mahfud MD agar semua kantor pemerintah menunda kegiatan halalbihalal sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 2023.
"Setelah kami evaluasi, pengumuman dari pak Menko Polhukam itu efektif mengurangi kepadatan arus mudik," kata Bima Arya di Pos Terpadu di Terminal Baranangsiang, Rabu (26/4/2023).
Baca Juga: Kapolda Jabar Tinjau Pos Terpadu di Terminal Baranangsiang
Ia menyebut dengan adanya kebijakan itu mampu mengurangi kepadatan arus mudik sekitar 30 persen. Sehingga pelaksanaan mudik dilakukan per gelombang.
"Saya sendiri menerbitkan surat edaran untuk menunda seluruh kegiatan halalbihalal di Pemkot Bogor sampai minggu depan," ujarnya.
"Jadi langkah-langkah ini akan memberikan efek yang baik sehingga tidak terjadi penumpukan yang tinggi ketika mudik," imbuhnya.
Baca Juga: Lebaran 2023 Konsumsi Listrik di Kampung Mudik Naik
Namun demikian, Bima Arya mengemukakan perlu menjadi perhatian tidak hanya arus mudik, tetapi arus wisata selama libur lebaran.
"Tapi memang kami lihat waspadanya bukan hanya mudiknya, tetapi arus wisata. Kemarin terjadi penumpukan di tempat-tempat wisata, tapi alhamdulillah bisa terkendali, bahkan kemarin sore Kota Bogor relatif landai," ujarnya.
Pihaknya pun mengapresiasi Polresta Bogor Kota dan semua pihak yang telah bekerja keras melakukan antisipasi kepadatan arus mudik maupun balik serta wisata di Kota Bogor.
Baca Juga: Biofarma Group Buka Mudik Gratis Hingga Buka Posko Layanan Mudik Untuk Masyarakat
Dikesempatan itu, Bima Arya mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor bisa untuk mengajukan izin cuti tambahan hingga 3 Mei 2023. Namun bagi ASN untuk urusan pelayanan publik tetap masuk per hari ini.
"Artinya semua masuk hari ini, tapi bagi yang ingin mengajukan cuti tambahan kami persilahkan, tetapi dengan catatan jangan sampai Disdukcapil, RSUD, dan puskesmas kosong," pungkasnya. (Ris)