Dinilai Minim, Komisi IV DPRD Kota Bogor Dorong Penambahan Alokasi Anggaran Dinsos di 2024

FOKUSSATU.ID - Komisi IV DPRD Kota Bogor memulai rapat pembahasan KUA-PPAS 2024. Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Atty Somadikarya mendorong penambahan anggaran untuk Dinas Sosial (Dinsos) sebanyak Rp5 miliar.

Sebab, Atty menilai anggaran Rp12 miliar yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor masih sangat minim. Bila melihat dari rincian dari jumlah tersebut, Rp8 miliar di antaranya digunakan untuk belanja pegawai dan Rp4 miliar untuk belanja langsung.

"Kami melihat anggaran ini tidak pro terhadap masyarakat, seharusnya anggaran untuk program masyarakat lebih besar dari belanja pegawai. Untuk itu kami mendorong penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar," ujar Atty, Senin (7/8/2023).

Baca Juga: Warga Cidolog Lakukan Protes Terkait Pengaspalan Jalan Desa Dikerjakan Tak Sesuai Spek

Ia mengatakan, penambahan Rp5 miliar ini, nantinya digunakan untuk melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan bencana, program pemberdayaan masyarakat, penekanan angka kemiskinan, dan program perlindungan jaminan sosial.

"Jadi di masa transisi 2024, APBD Kota Bogor dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna, pada Selasa (25/7/2023).

Baca Juga: Pos Indonesia Ekspor Perdana Angklung ke Korsel

Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 yang diajukan oleh Bima Arya, diketahui Pendapatan Daerah sebesar Rp2,36 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp3,29 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp127 miliar.

“Memperhatikan kondisi kekurangan keuangan daerah dengan nilai sebesar minus (-) Rp781 miliar pada KUA PPAS 2024, kami mengajak Pimpinan dan jajaran DPRD Kota Bogor untuk bersama-sama mengkaji kembali rancangan KUA-PPAS Tahun 2024 ini sehingga perencanaan anggaran yang diajukan bisa secara optimal disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” katanya. (Ris)