FOKUSSATU.ID, SOREANG -Terkait penggeledahan BPR Kerta Raharja oleh satuan Tipidkor Polresta Bandung, hal ini menunjukan ada kondisi kronis dan kritis terkait pengelolaan dan pengawasan BUMD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bandung.
Hal ini disampaikan Dadang Risdal Aziz Direktur Jamparing Institut pemerhati kebijakan pemerintah. Ia mengatakan beberapa waktu lalu salah satu BUMD milik pemkab yakni PT. Bandung Daya Sentosa (BDS) juga digeledah oleh Kejaksaan Negeri Bandung.
Ironisnya dua BUMD ini diperiksa oleh APH (Aparat Penegak Hukum) terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan kasus PT. BDS yang saat ini statusnya sudah naik ke penyidikan baik di Polda Jabar dan Kejaksaan Negeri Bandung tetapi belum ditetapkan siapa tersangkanya.
" Ya, bagaimana tidak ironis, disaat sedang menunggu perkembangan kasus PT. BDS, publik dikejutkan dengan penggeledahan BPR Kerta Raharja atas dugaan pembobolan Bank melalui skema kredit fiktif". Tandas Risdal.
Baca Juga: Jamparing Institut Soroti Pembangunan Proyek PLTP Geodipa Kedua di Kawasan Hutan Lindung
Jamparing Institute juga menyoroti terkait indikasi adanya kelemahan signifikan dalam fungsi kontrol dan pengawasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Kabupaten Bandung terkait kasus dugaan penyimpangan di BPR Kerta Raharja dan PT Bandung Daya Sentosa (BDS).
" Pemkab melalui lembaga Inspektorat dan DPRD dengan Komisi B nya, seharusnya menjadi garda terdepan dalam kontrol dan pengawasan seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Bandung, jangan hanya melihat dan menilai laporan di atas kertas saja, cek dan ricek berkala di semua lini". Tegas Risdal
Adanya dugaan kredit fiktif di BPR Kerta Raharja yang mencapai nilai fantastis (meskipun sempat dibantah oleh pihak BPR) menunjukkan bahwa masalah telah mengakar dan tidak terdeteksi lebih awal oleh mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.
Baca Juga: Kejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Status Kasus PT BDS, Jamparing Institut Desak Penuntasan
Pihak DPRD terlihat lambat bereaksi. Respons yang muncul setelah masalah terjadi secara luas sering kali dianggap sebagai bukti pengawasan yang kurang proaktif.
Jamparing Institute secara terbuka menyatakan kekhawatiran akan terjadinya mal-administrasi di BPR Kerta Raharja, yang mencerminkan adanya keraguan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di BUMD tersebut.
Penilaian Gagal Pengawasan: Berbagai sumber, termasuk aktivis lokal dan media, secara eksplisit menilai bahwa DPRD Kabupaten Bandung telah gagal menjalankan fungsi pengawasannya terkait skandal gagal bayar vendor di PT BDS.
Reaksi Setelah Penggeledahan