BPR Kerta Raharja Digeledah Tipidkor Polresta Bandung

Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung menjadi puncak dari masalah yang ada, memicu respons dari Pemkab dan DPRD. Reaksi ini muncul setelah aparat penegak hukum turun tangan, bukan karena deteksi dini dari pengawas internal atau legislatif.

"Bukan tidak mungkin, masalah- masalah lain akan bermunculan bukan hanya di BUMD bisa saja di institusi lain di lingkungan Pemkab Bandung, kalau tata kelola dan pengawasan tidak segera dirubah dan ditingkatkan sesuai regulasi yang ada,"ujarnya.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menyoroti perlunya peningkatan efektivitas fungsi kontrol dan pengawasan dari Pemda dan DPRD untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang hati-hati di BUMD, agar penyimpangan dapat dicegah sejak dini, bukan hanya ditangani setelah merugikan keuangan daerah atau pihak ketiga.

"Sudah saatnya Bupati dan Ketua DPRD duduk bersama merumuskan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, kontrol dan pengawasan yang efektif dan efisien. Kalau perlu seluruh pejabat inspektorat, jajaran Direksi dan dewan pengawas BUMD dan institusi lainya dilingkungan Pemkab Bandung, segera evaluasi!"pungkas Risdal