Ada Indikasi Sarang KKN, Ridwan Kamil Diminta Bubarkan TAP Jabar

FOKUSSATU.ID, BANDUNG - Terindikasi menjadi sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), masyarakat yang tergabung dalam Manggala Garuda Putih Jawa Barat mendesak Ridwan Kamil untuk membubarkan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat.

Untuk diketahui keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat merupakan bentukan Gubernur Jawa Barat yang dibentuk sejak tahun 2019 lalu dengan Sekretariat TAP di Jalan Ir. H Djuanda Bandung. TAP melahirkan perencanaan banyak proyek seperti misalnya petani milenial dan Masjid Al Jabbar.

Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih Jawa Barat dan Aktivis Anti korupsi, Agus Satria, mendesak Ridwan Kamil untuk membubarkan tim TAP lantaran tak sesuai Undang- Undang dan terdiri dari tim sukses Gubernur Jabar.

Baca Juga: Buruan Nabung di Bank bjb, Ada Hadiah Sepeda Motor Untuk Dibawa Pulang

“Selain itu, ada laporan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang melibatkan tim TAP. Padahal, kami melihat sistem kepegawaian di Jawa Barat sudah bagus tapi kenyataannya masih ada persekongkolan oknum TAP,"ujar usai aksi pemasangan spanduk di Sekretariat TAP di Jalan Ir. H Djuanda Bandung, Kamis (2/2/2023).

Agus juga mengaku banyak menerima laporan dari beberapa elemen masyarakat terkait keberadaan kantor tim TAP di Jalan  Dago 148.

Menurut dia, lahan yang digunakan untuk kantor tim TAP adalah aset milik Pemprov Jawa Barat sehingga harus dikembalikan lagi ke Negara.

"Ini lahan milik aset Pemprov yang digunakan TAP sebagai kantor. Jadi kami akan terus melakukan aksi bahkan akan berkemah disini apabila Gubernur Jabar tidak membubarkan tim TAP sampai dengan waktu yang ditentukan," tukasnya.

Baca Juga: bank bjb Jalin Rangkaian Kerja Sama dengan Yayasan Kartika Eka Paksi

Disamping itu ia berharap agar aparat penegak hukum di Jawa Barat maupun di KPK, TAP diduga adalah sarang mufakat yang melahirkan perencanaan banyak proyek seperti misalnya petani milenial dan Masjid Al Jabbar.

"Kami berharap kepada Kejati Jabar untuk segera memproses laporan laporan kami yang sudah layangkan," tandasnya.

Tuntutan :

1. Usut tuntas suap dan gratifikasi yang melibatkan TAP Gubernur, BKD dan Biro Organisasi Jabar terkait Promosi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemprov Jabar.
2. Segera isi jabatan - jabatan struktural yang kosong dengan menerapkan merit sistem yang konsisten dan transparan, jangan karena nepotisme dan kolusi.
3. Tolak titipan dan setingan calon Pejabat, jangan korbankan Jabar jelang tahun politik karena habisnya masa jabatan Gubernur, Wagub dan Sekda Jabar. Segera siapkan kader terbaik Pemprov Jabar untuk mengisi jabatan tersebut. DPRD Jabar agar segera lakukan fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif
4. Copot oknum-oknum TAP Gubernur Jabar (Aang, Ajun, dkk) dan oknum Pejabat Pemprov Jabar yang menjadi "budak" TAP.