Fraksi PKS DPRD Jabar Desak Presiden Batalkan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

FOKUSSATU.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat desak pemerintah, batalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Selain itu, PKS juga akan lakukan ini.

Desakan Batalkan Kenaikan BBM  tersebut disampaikan, Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu  melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Jabar, untuk selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jabar dan Presiden Republik Indonesia.

“Menindaklanjuti Aspirasi Rakyat Jabar yang telah Kami terima berkenaan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 3 September 2022 lalu, maka Kami Fraksi PKS DPRD Jabar telah menyerahkan Surat Terbuka untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” kata Haru saat membacakan surat terbuka kepada wartawan di Ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Bandung, Rabu 7 September 2022.

Baca Juga: Simak Jadwal Lokasi SIM Keliling Online Bekasi hari Kamis 8 September 2022

Haru menjelaskan, sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara melalui cabang produksi dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kenaikan BBM bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi kita ini,” jelasnya.

Menurut Haru, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak Pandemi Covid-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, lanjut Haru, jelas memperparah kondisi tersebut khususnya masyarakat menengah bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak.

Baca Juga: INFO UPDATE, Jadwal SIM Keliling Kota Bogor hari Kamis 8 September 2022

“Alasan kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran. Karena itu, seharusnya solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harganya. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok persoalan,” tuturnya.

Haru menyebutkan, di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek Mercusuar yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari hutang.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi menunjukkan ketidakberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil, karena justu memilih alokasi anggaran untuk proyek mercusuar tersebut,” ucapnya.

Haru menilai, banyak ahli yang menyampaikan inefisiensi ditubuh Pertamina, yang harusnya bisa lebih berhemat dan berkontribusi untuk menjamin tata kelola migas yang baik, salah satunya harga BBM bersubsidi yang terjangkau.

“Karena itu, ini harus dievaluasi dan diaudit, sehingga Pertamina sebagai cabang produksi penting yang dikuasai negara, mampu menjalankan perannya secara optimal,” ujarnya.