Tolak Politik Uang, Pengamat Pemilu Dukung Pernyataan Wagub DKI

"Misalkan dia harus eselon I. Kemudian harus seperti itu. Intinya tidak bisa dari luar," jelas Ramdansyah.

Apakah  yang dipilih orang pusat atau daerah untuk Pj Gubernur DKI Jakarta? Ramdansyah lebih memilih pusat.

"Saya lebih milih Pj Gubernur dari pusat, maksudnya gini Pj Gubernur itu adalah perpanjangan tangan  dari pemerintah pusat. Bukan election (pemilihan) dia seleksi, dipilih langsung oleh Mendagri atas seizin Presiden. Jadi saya lebih memilih yang perpanjangan tangan  dari Presiden karena dia kan menjadi kepanjangtanganan. Sehingga kemudian roda pemerintahan itu bisa berjalan,"  tegas Ramdansyah.

"Jadi intinya ini bentuknya adalah pilihan bukan pemilihan. Kemudian orang yang dipilih akan membantu pemerintah pusat. Lantas pertanyaannya apakah nanti bisa tidak netral. Jawabannya itu, ada UU Pemda, memberikan petunjuk mana yang boleh dan tidak. Misalnya soal mutasi. Selama 6 bulan tidak boleh mutasi. Dia harus seizin Kemendagri. Kemudian tidak boleh membuat keputusan sangat substantif," sambungnya. Kemudian pengawasan jelas Ramdansyah, harus tetap dilakukan. Artinya,
Legislatif, media dan masyarakat harus  ikut mantau Pj Gubernur. "Jangan kemudian terjadi pembiaran terhadap kebijakan-kebijakan yang substantif,"tandasnya. ***014