Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Penundaan Pemilu 2024

FOKUSSATU.ID-Mayoritas pemilih partai politik menolak penundaan Pemilu 2024. Penolakan mereka di atas 70 persen. Bahkan, 96 persen pemilih Partai Demokrat menok penundaan Pemilu

Data penolakan itu terungkap dari Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan. Mereka  menyatakan bahwa massa atau pemilih partai politik dan Presiden Joko Widodo di 2019 menolak menundan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
 

Direktur Riset SMRC, Deni Irvani dalam paparannya menjelaskan, bahwa pemilih PDIP mayoritas menolak penundaan pemilu dengan beragam  alasan. Dengan alasan pandemi 73 persen menolak, alasan ekonomi 78 persen, dan pembangunan IKN 76 persen. 

Baca Juga: Sukseskan Pemilu 2024, Pemkot Bandung Mulai Gelar Sosialisasi

Pemilih PDIP juga menolak masa jabatan presiden diubah dengan angka 77 persen. 

"Bukan hanya pemilih PDIP pemilih Golkar, pemilih PKB termasuk pemilih Gerindra dan Demokrat yang katanya diklaim ingin penundaan pemilu itu tidak terbukti dari data kita justru sebaliknya,"  ujar  Deni dalam paparannya secara daring, Jumat (1/4/2022). 

Pemilih Partai Golkar juga 78 persen menolak penundaan alasan pandemi, 80 persen dengan alasan ekonomi, 80 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak penambahan masa jabatan.
 Lantas pemilih PKB juga sebanyak 75 persen menolak penundaan alasan pandemi, 73 persen alasan ekonomi, 75 persen pembangunan IKN, dan 65 persen menolak penambahan masa jabatan. 

Bahkan,  pemilih Gerindra tegas menyatakan penolakannya.  Angkanya  96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen dengan alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan.

Pemilih PAN 84 persen menolak penundaan alasan pandemi, 77 persen alasan ekonomi, 84 persen pembangunan IKN, dan 78 persen menolak penambahan masa jabatan. 
Pemilih Demokrat, sama dengan Gerindra  96 persen menolak penundaan alasan pandemi, 94 persen alasan ekonomi, 90 persen pembangunan IKN, dan 68 persen menolak penambahan masa jabatan. 

Mayoritas pemilih dari partai politik itu ingin pemilu tetap diadakan 2024. Pemilih  menolak penundaan pemilu. "Klaim tadi itu tidak punya dasar jika berdasarkan survei ini,"paparnya.

  Deni menegaskan , jika dispesifikan kepada pemilih Jokowi-Maruf di Pilpres 2019, respons penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga disuarakan. 

Sebanyak 77 persen menyatakan menolak penundaan pemilu dengan alasan pandemi, 76 persen dengan alasan ekonomi, 76 persen pembangunan IKN, dan 74 persen menolak perpanjangan masa jabatan. 

Pemilih Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 juga  menyatakan menolak penundaan pemilu alasan pandemi dengan angka 85 persen, kemudian  89 persen dengan alasan ekonomi, 87 persen pembangunan IKN, dan 77 persen menolak masa jabatan diperpanjang..***014