FOKUSSATU.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Dikdik S Nugrahawan mengakui masih tingginya angka BABS (Buang Air Besar Sembarangan) di Kota Cimahi dan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
“Masih tingginya angka BABS Kota Cimahi dan keterbatasan sarana prasarana dimana tidak adanya tempat pembuangan akhir untuk pengolahan sampah yang diakibatkan keterbatasan lahan di Cimahi menjadi kendala sekaligus tantangan untuk Pemerintah Kota Cimahi," kata Dikdik.
Sanitasi merupakan aspek penting dalam pencegahan berbagai penyakit, karenanya sanitasi menjadi hal yang urgent dan harus mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Rumah tidak layak huni di Cimahi bakal diperbaiki oleh Pemkot, dengan Syarat....
Dalam upaya untuk meningkatkan akses sanitasi kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Bidang Perencanaan Infraswil Bappeda Kota Cimahi menyelenggarakan kegiatan Kick Off Meeting Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP), Kamis (16/09/2021) di Aula Gedung A Kantor Pemkot Cimahi.
Acara yang dilaksanakan secara offline dengan protokol kesehatan yang ketat dan secara virtual dikuti oleh Perangkat Daerah kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) menghadirkan Narasumber Vivi Asmara dari Pokja PPKP Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan Kick Off Meeting PPSP ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen kebijakan terkait implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK), dengan tujuan untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan program PPSP.
Baca Juga: UAI bina Muslimpreunership UMKM berbasis Digital Forbis Alumni Greeone Cimahi
Peningkatan peran dan fungsi POKJA Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Cimahi, juga sebagai sarana komunikasi, sinkronisasi, koordinasi, advokasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan POKJA AMPL Kota Cimahi.
Sekda dalam sambutannya mengungkapkan Pemkot Cimahi berkomitmen penuh terhadap peningkatan sanitasi kota.
"Sanitasi merupakan bagian dari pelayanan dasar dan menjadi prioritas pembangunan Kota Cimahi,” ungkapnya.
Upaya untuk menjaga dan meningkatkan sanitasi lingkungan di Kota Cimahi sudah diinisiasi sejak 2011 silam.
Baca Juga: Plt Walikota Cimahi Ngatiyana: Seleksi Guru PPPK Transparan
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan membentuk program nasional percepatan pembangunan sanitasi permukiman, membentuk POKJA AMPL dan mengeluarkan dokumen SSK.
“Tahun 2021 Pemkot Cimahi memutakhirkan dokumen SSK Kota Cimahi yang implementatif menuju layanan sanitasi berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen bersama seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat dengan melakukan percepatan peningkatan akses air minum dan sanitasi yang telah ditandatangani pada tahun 2020,” imbuh Dikdik.
Menurutnya, sektor utama layanan sanitasi di Kota Cimahi adalah sektor air limbah dan persampahan.
Dikdik optimis Pemkot Cimahi melalui POKJA AMPL mampu mempercepat proses pembangunan sanitasi di Kota Cimahi menuju layanan sanitasi berkelanjutan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat kota Cimahi. ***
Artikel Terkait
Plt Walikota Ngatiyana sematkan Duta Genre Cimahi 2021
Plt Walikota Cimahi Ngatiyana akan Hentikan PTM jika berdampak Naikkan kasus Covid
Plt Walikota Ngatiyana: Ekonomi Kreatif Kota Cimahi berbasis Budaya
Plt Walikota Cimahi Ngatiyana: Seleksi Guru PPPK Transparan