Percepat Sertifikasi Aset, KPK Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah di Jawa Barat

"Kenapa KPK melakukan ini, karena salah satu penugasan KPK adalah melakukan koordinasi kepada instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi dan lainnya. Salah satu layanannya adalah ini. Sehingga tujuannya untuk juga untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Menurut Agus, Aset bukan lagi soal air mata, namun bisa menjadi mata air dalam menyejahterakan masyarakat. "Memang dalam aset itu ada biaya pemeliharaan, kemudian dijaga dan sebagainya. Tapi yang harus ditumbuhkan adalah mindset bahwa aset itulah yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah," katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan aset secara optimal dan profesional akan membuat aset menjadi sehat untuk kemudian dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Dicontohkan Agus, aset bidang tanah bisa dimanfaatkan menjadi fasilitas umum maupun pelayanan publik dan sarana prasarana infrastruktur yang juga bertujuan untuk melayani dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Setelah pembukaan dan penyampaian materi setiap kabupaten/kota dan kantor ATR/BPN melakukan diskusi yang selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara dan kesepakatan antara BPN dan masing-masing daerah terkait hasil diskusi dan rencana kerja ke depan.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah mewakili Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengatakan, kegiatan ini juga bertujuan untuk melakukan percepatan sertifikasi aset daerah.

"Iya, jadi dirembukan antara BPN dan pemkot dan pemda setiap wilayah membuat rencana kerja dalam dua tahun 2023 hingga 2024 sampai 2025 bisa terselesaikan berapa ini yang tersertifikasi," jelasnya.

Untuk percepatan ini Kota Bogor akan melakukan sertifikasi K1 dengan status clean and clear agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

"Untuk kita Bogor (kota), jadi kita dari data yang mau kita selesaikan alas haknya itu, di antaranya adalah bidang infrastruktur. Jadi tahun 2023 kita selesaikan 500 bidang di sertifikat dan di tahun 2024 1.000 bidang," ujarnya.

Sekda juga berharap upaya yang dilakukan bisa dijalankan dengan baik, yang tujuannya juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. (Ris)