Bupati Bandung Tegaskan Pentingnya Stabilitas Fiskal Menjelang 2025

FOKUSSATU.ID - Dalam sebuah rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Moh Toha, Soreang, Senin (20/10/2025), Bupati Bandung, Dadang Supriatna, yang akrab disapa Kang DS, menegaskan bahwa menjaga stabilitas fiskal daerah adalah prioritas utama menjelang akhir tahun 2025.

Kang DS menjelaskan bahwa perubahan signifikan dalam skema keuangan daerah, khususnya terkait pengurangan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang hampir mencapai Rp 1 triliun, harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah.

"Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, namun kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum masuk," ungkapnya.

Baca Juga: ‎Ketum Dekopin Tetapkan Kadis Koperasi Jabar Jadi Ketua, Peserta Muswil Dekopinwil Jabar Kecewa

Untuk menjaga kestabilan fiskal, Kang DS menyatakan bahwa pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) bagi ASN.

"Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Namun, dengan kondisi fiskal saat ini, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan," tegasnya.

Lebih lanjut, Kang DS juga mengingatkan akan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diperkirakan berkurang sekitar Rp 945 miliar.

Baca Juga: Puluhan Ribu Orang Hadiri CMSE 2025 Secara Langsung ataupun Daring

"Jika tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Oleh karena itu, saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan," kata Kang DS.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini juga meminta para Kepala OPD dan camat untuk menjelaskan kepada jajarannya mengenai kebijakan penyesuaian tukin ASN.

"Tukin ASN diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ketika target PAD belum tercapai, tukin pun berpotensi terdampak penyesuaian," jelasnya.

Baca Juga: Poltracking: Mayoritas Publik Puas atas Kinerja Ekonomi Pemerintah Prabowo

"Dari target PAD Rp 2 triliun, saat ini baru 1,4 triliun. Tim TAPD telah melakukan pembahasan hingga lima kali sebelum memutuskan kebijakan penyesuaian tukin ini. Namun, karena kondisi keuangan yang berat, kita prioritaskan stabilitas fiskal daerah," tuturnya.

Kang DS menambahkan bahwa penyesuaian tukin ini bertujuan untuk menjaga fiskal daerah.