Bupati Bandung Dadang Supriatna Resmi Lantik PPPK Baru Tahun 2025

FOKUSSATU.ID, KAB BANDUNG – PPPK baru T.A. 2025 Gelombang 4-7 resmi dilantik Bupati Bandung, Dadang Supriatna di Gedung M. Toha Pemkab Bandung, Kamis (2/10/2025).

ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab bukan hanya menjalankan tugas secara profesional, tetapi juga menjaga marwah dan soliditas pemerintah daerah.

Menurut bupati yang biasa disapa Kang DS ini, rotasi, mutasi, maupun promosi jabatan yang dilakukan selama ia menjabat tidak pernah melibatkan urusan uang.

"Ini adalah kepercayaan yang harus dijalankan dengan integritas. Jangan sampai mengecewakan saya selaku bupati yang membawa amanat rakyat, karena saya dipilih langsung oleh rakyat," tegasnya.

Baca Juga: BULOG Dukung Program KDMP dan MBG , Pastikan Serap Gabah Petani Sesuai Harga Pemerintah

Ia juga mengingatkan ASN agar tidak mudah tersinggung, namun sebaliknya harus menunjukkan profesionalitas dan inovasi. Lebih dari itu, ASN juga dituntut menjaga solidaritas dengan saling menguatkan, terutama ketika muncul isu-isu negatif terkait pemerintah daerah.

"ASN Kabupaten Bandung ada 19 ribu, minimal ada yang bersuara di media sosial untuk menjaga marwah pemerintah daerah ketika ada isu-isu miring. Tapi kenyataannya tidak ada, artinya kita belum solid," ucap Kang DS.

Ia menekankan bahwa ASN bagaikan satu kesatuan tubuh. Maka, menjaga nama baik pemerintah daerah sama halnya dengan menjaga martabat organisasi.

"Anggap kita ini satu badan. Kalau ada yang sakit, ya semua ikut sakit. Jadi jangan sampai ketika pemerintah dicitrakan jelek tapi ASN hanya berdiam diri," tambahnya.

Baca Juga: Pondasi di Bantaran Sungai Cibolang Roboh, Ini Tanggapan Pimpinan Proyek

Selain soal loyalitas dan soliditas, Kang DS juga mengingatkan pentingnya karakter baik bagi ASN, yaitu sehat secara fisik, mental, sosial, maupun finansial.

Ia menegaskan tidak akan menoleransi ASN yang terjerat judi online maupun pinjaman online ilegal.

"Kalau ada ASN Kabupaten Bandung yang terbukti melakukan itu, akan ada sanksi administrasi dari BKPSDM. Judol dan pinjol itu awal dari kehancuran rumah tangga dan berujung pada tindakan-tindakan yang tidak baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Kang DS juga menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap ASN PPPK yang baru dilantik dalam tiga bulan ke depan bersama BKPSDM.