FOKUSSATU.ID - Kabupaten Bandung termasuk salah satu wilayah yang sering dilanda macet, termasuk saat memasuki musim libur.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Linda Herlina menuturkan, dalam mengatasi masalah kemecatan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan diarahkan pada pemakaian kendaraan umum.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi C ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung pada Selasa (12/2/2025) lalu, untuk mengatasi kemacetan lalin ada beberapa poin yang bisa diterapkan di Kabupaten Bandung.
Di antaranya, melakukan pengaturan jam operasional di tiga sektor utama, yaitu jam kerja pemerintah, jam sekolah serta jam operasional komersial.
”Kota Bandung sudah melakukan kajian, hasilnya dari penataan jam kerja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemacetan di kota Bandung,” jelas Linda dilansir dialogpublik.com, Kamis (13/2/2025).
“Jika hal serupa diterapkan di Kabupaten Bandung, terutama di tiga sektor tadi kemungkinan masalah kemacetan agak teratasi,” sambungnya.
Selain itu, kemacetan juga bisa teratasi dengan menyediakan kendaraan publik yang terintegrasi atau model transportasi yang saling terhubung, sehingga memudahkan perpindahan penumpang.
Prinsipnya, penyediaan transportasi publik tersebut dapat memberi manfaat secara adil pada semua elemen masyarakat.
”Sebenarnya saat ini di beberapa jalur sudah ada transfortasi publik yang sifatnya massal, seperti bus Trans Pasundan, bantuan dari Kementrian Perhubungan. Dengan hadirnya bus itu kemacetan dibeberapa titik berkurang, seperti di Kopo Sayati, Baleendah dan Majalaya,” tuturnya.
Semantara, untuk kemacetan lalin di wilayah Margahayu, terutama lalin depan Miko Mall, harus ada kolaborasi dengan Kota Bandung yang difasilitasi oleh Pemprov Jabar. Hal ini mengingat bahwa kawasan tersebut masuk daerah perbatasan kota.
”Memang disekitar Miko Mall itu kemacetan kerap terjadi, untuk mengatasinya harus ada kerja sama dengan Kota Bandung,” imbuhnya.
“Ya, harus difasilitasi oleh Pemprov Jabar lah, Itu kan melibatkan dua wilayah, Kota dan Kabupaten Bandung,” sambung Politisi PKB ini. ***
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Linda Herlina menuturkan, dalam mengatasi masalah kemecatan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan diarahkan pada pemakaian kendaraan umum.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi C ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung pada Selasa (12/2/2025) lalu, untuk mengatasi kemacetan lalin ada beberapa poin yang bisa diterapkan di Kabupaten Bandung.
Di antaranya, melakukan pengaturan jam operasional di tiga sektor utama, yaitu jam kerja pemerintah, jam sekolah serta jam operasional komersial.
”Kota Bandung sudah melakukan kajian, hasilnya dari penataan jam kerja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemacetan di kota Bandung,” jelas Linda dilansir dialogpublik.com, Kamis (13/2/2025).
“Jika hal serupa diterapkan di Kabupaten Bandung, terutama di tiga sektor tadi kemungkinan masalah kemacetan agak teratasi,” sambungnya.
Selain itu, kemacetan juga bisa teratasi dengan menyediakan kendaraan publik yang terintegrasi atau model transportasi yang saling terhubung, sehingga memudahkan perpindahan penumpang.
Prinsipnya, penyediaan transportasi publik tersebut dapat memberi manfaat secara adil pada semua elemen masyarakat.
”Sebenarnya saat ini di beberapa jalur sudah ada transfortasi publik yang sifatnya massal, seperti bus Trans Pasundan, bantuan dari Kementrian Perhubungan. Dengan hadirnya bus itu kemacetan dibeberapa titik berkurang, seperti di Kopo Sayati, Baleendah dan Majalaya,” tuturnya.
Semantara, untuk kemacetan lalin di wilayah Margahayu, terutama lalin depan Miko Mall, harus ada kolaborasi dengan Kota Bandung yang difasilitasi oleh Pemprov Jabar. Hal ini mengingat bahwa kawasan tersebut masuk daerah perbatasan kota.
”Memang disekitar Miko Mall itu kemacetan kerap terjadi, untuk mengatasinya harus ada kerja sama dengan Kota Bandung,” imbuhnya.
“Ya, harus difasilitasi oleh Pemprov Jabar lah, Itu kan melibatkan dua wilayah, Kota dan Kabupaten Bandung,” sambung Politisi PKB ini. ***
Artikel Terkait
'Ngeyel' Tetap Kunker di Tengah Imbauan Efisiensi Anggaran, Jamparing Institut Soroti Studi Banding Anggota DPRD Kabupaten Bandung
Terima Aduan Jual Paksa Whiteboard Dari Kepala Sekolah, DPRD Kabupaten Bandung Angkat Bicara
DPRD Kabupaten Bandung : Budidaya Kakao Bakal Jadi Potensi Sumber PAD
Sampaikan Aspirasi Terkait Reposisi Tahap Dua, Sejumlah Guru P3K Datangi DPRD Kabupaten Bandung