FOKUSSATU.ID - Direktur Jamparing Institut, Dadang Risdal Aziz mengkritik DPRD Kabupaten Bandung yang tetap ngeyel melakukan kunjungan ke luar provinsi di tengah adanya imbauan efisiensi anggaran.
Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan intruksi Presiden Prabowo serta apa yang disosialisasikan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi terkait meminimalisasi kunker yang dinilai tidak efektif berkaitan dengan substansi masalah yang ada.
Perlu diketahui, meski Presiden RI, Prabowo Subianto telah memerintahkan adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD 2025, namun puluhan anggota DPRD Kabupaten Bandung tetap melakukan studi banding ke luar provinsi dalam rangka kunjungan kerja (kunker).
Sebanyak 55 anggota DPRD Kabupaten Bandung terbagi dalam dua kelompok, masing-masing melakukan perjalanan dinas dengan dalih studi banding ke Labuan Bajo dan Batam selama tiga hari pada 17-19 Februari 2025 lalu, dengan diperkirakan menghabiskan biaya ratusan juta.
Jamparing Institut yang merupakan lembaga dan pemerhati kebijakan publik serta politik di Kabupaten Bandung memandang bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki urgensi yang tepat terkait dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung.
"Pertama, saya berbicara dari sisi urgensinya. Berkaitan dengan kebutuhan, baik tujuan pembangunan maupun kebutuhan lain terkait ada hal yang memang harus distudi bandingkan, sesuatu yang ada di sana tetapi tidak ada di sini maupun sebaliknya, saya melihat tidak ada urgensinya, karena destinasi yang dituju Batam dan Labuan Bajo," kata Kang Risdal, saat dihubungi wartawan, Senin (24/2/2025).
Baca Juga: Diikuti 200 Peserta, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb Buka Acara Pelatihan Wirausaha Muda
Seharusnya, kata dia, jika akan melakukan studi banding, tempat yang dipilih pun harus memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten Bandung.
Dalam kunker yang dilakukan Komisi B dan C DPRD Kabupaten Bandung ke Batam, salah satunya menelaah berbagai strategi yang diterapkan kota tersebut dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan penerapan smart city. Salah satu fokus utamanya adalah strategi pertumbuhan ekonomi, mengingat Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen tertinggi di Indonesia.
"Kalau berbicara itu, sekarang kan sudah eranya digitalisasi. Kalau tujuannya studi tiru ya tinggal manfaatkan digitalisasi, tinggal buka website yang dimiliki pemerintah Batam, bisa dicek di situ," kata Kang Risdal.
Baca Juga: Tunjukkan Sikap Kenegarawanan, Gun Gun Gunawan Siap jadi Mitra Stragtegis Bupati Bandung
Selain itu menurut catatan di Sekretariat Dewan, studi banding dengan destinasi Batam itu sudah dilakukan berulang kali. Artinya kajian telaah terkait keberhasilan Batam sebagai kota industri yang berhasil menerapkan smart city itu, sudah ada hasilnya dari kunjungan dewan periode sebelumnya.
"Artinya, kalau bicara urgensi hasil kajian yang pernah dilakukan DPRD Kabupaten Bandung periode sebelumnya, itu kan pasti dibukukan, ada hasil kajiannya, ya itu saja, tidak harus berangkat lagi," bebernya.
Baca Juga: Pos Indonesia Dukung Operasi Pasar Pangan Murah Sebagai Komitmen Menjaga Stabilitas Harga
