Sehingga menurut Risdal, dari sisi efisiensi pun DPRD tidak mengindahkan apa yang sudah ditegaskan Presiden Prabowo, untuk mengurangi kegiatan jalan-jalan yang dikemas melalui kunjungan kerja.
"Kalaupun harus berangkat ke luar pulau, ya tidak usah ramai-ramai semua anggota dewan berangkat. Alternatifnya kan bisa kirim anggota dewan yang memang berkompeten tentang persoalan yang mau diamati dan didampingi tenaga ahli. Itu akan lebih efisien dan efektif. Makanya dulu saya pernah mendorong, kalau ada studi tiru tinggal kirim anggota dewan yang kompeten dan punya konsen terkait isu tersebut,” terangnya.
Kang Risdal juga melanjutkan, jika studi tiru ke Labuan Bajo menyangkut pengelolaan pendidikan, pemuda, olahraga, dan pariwisata, ia justru mempertanyakan apakah tidak ada daerah di Jawa Barat yang melebihi Labuan Bajo soal pengelolaan sektor tersebut.
Baca Juga: Apindo Jabar Kampayekan Budaya Pengelolaan Sampah sejak Dini bersama Menteri LH
"Silakan studi banding, tapi harus juga memerhatikan kaidah-kaidah yang profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan permasalahan yang memang harus memerlukan satu kajian dari hasil studi tiru. Kadang-kadang yang salah kaprah, apakah Kabupaten Bandung ini berada di bawah di daerah lain? Padahal Bandung itu sudah jadi kiblat. daerah lain datang ke sini, ko malah kita belajar ke luar," bebernya.
Alangkah lebih bijaknya, tutur Risdal, anggaran ratusan juta yang dihabiskan untuk kunker anggota dewan ini bisa dialokasikan untuk anggaran pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan jembatan, maupun hal lain yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
Risdal juga menyoroti pernyataan pimpinan dewan yang menyampaikan bahwa bagaimana anggota dewan bisa menambah wawasan kalau tidak melakukan studi tiru. Menurutnya pernyataan tersebut menunjukkan ketidakdewasaan dan kenegarawanan.
Baca Juga: Museum Pers Jawa Barat akan segera berdiri di Kota Bandung
"Cek, setelah pulang, apa yang dilaporkan mereka, dalam bentuk apa? Dalam bentuk makalah kah? Atau apa. Kalau hanya tulisan tidak bisa diimplementasikan. Kalau hasil studi tiru itu bermanfaat, tolak ukur manfaatnya apa? ujarnya.
Dia pun dengan tegas mengatakan bahwa kunker pada pekan kemarin itu bertabrakan dengan efisiensi, digitalisasi, dan empati kepada masyarakat.
"Kalau boleh bicara pembobotan, 15 persen studi banding dan 85 persen jalan-jalan. Dewan harusnya memberikan contoh dan teladan, masih banyak kegiatan positif yang implementatif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Saya tegas, kegiatan kemarin saya tidak setuju. Kalaupun harus ini kan belum saatnya. Sehingga, saya rasa sistem tata kelola dalam beracara di DPRD ini harus direformasi," pungkasnya.***
