KPK ajak Warga laporkan Korupsi Bansos melalui JAGA

Fokussatu.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengajak masyarakat untuk melaporkan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui situs jaga.id atau aplikasi PlayStore jaga KPK.

Dilansir dari situs kpk.go.id, Senin (23/08/2021) permasalahan bansos telah dipetakan KPK, diantaranya  penerima bantuan fiktif dan data yang tidak diperbarui.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Aplikasi JAGA dalam melaporkan permasalahan bansos yang diterima atau diketahuinya.

“Masyarakat bisa laporkan bansos yang bermasalah dengan kualitas atau tidak sesuai dengan kuantitas yang seharusnya dibagikan, adanya pungli, adanya pemotongan, kita sediakan di JAGA.ID,” katanya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut korupsi bansos yang sudah dipetakan KPK terkait penerima bantuan fiktif dan data yang tidak diperbarui.

“Penerima bantuan fiktif solusinya adalah pemadanan data NIK. Perihal kedua adalah updating, exclusion dan inclusion error, baik yang meninggal, atau pindah. Misalnya, ada satu NIK yang pindah daerah, ketika bantuan datang, orangnya tidak ada, hal ini kemudian jadi opini bahwa salah sasaran, padahal di lapangan orangnya memang pindah, tapi belum ada padanan data itu tadi. Ini yang harus diakomodir oleh DTKS," ujarnya.

KPK menyediakan JAGA ID tidak hanya buat penerima bansos saja, masyarakat juga bisa melaporkan buat tetangganya jika ada tetangga yang kurang paham teknologi. KPK akan memverifikasi laporan untuk mengantisipasi laporan fiktif dengan cara menetelpon balik pelapor. Ketika tidak ada jawaban dari si pelapor, maka laporan ditangguhkan. Verifikasi juga dilakukan dengan memeriksa berdasarkan NIK.

“Laporan ini akan kami sampaikan ke Inspektorat daerah masing-masing, sehingga kami imbau agar Inspektorat di daerah bisa segera merespon terkait hal-hal ini. Kami berharap tidak harus sampai ke aparat penegakan hukum, tapi jika memang terjadi di lapangan dan termasuk korupsi sistemik, kami akan komunikasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian,” tandas Pahala." *jk-fs*