FOKUSSATU.ID-Isu anggaran pengentasan lkemiskinan Rp500 triliun habis untuk rapat dan studi banding diluruskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas.
Anas menjelaskan tidak semua anggaran dimaksud digunakan untuk rapat dan studi banding saja.
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," ujar Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB.
Menurut Anas, arahan Presiden Joko Widodo sangat jelas meminta agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
Ia lantas memberi contoh kementeriannya yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi mengenai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.
Baca Juga: Posting Rapat RS UKM, Karyawan Terjerat UU ITE
"Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran Pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari Pemda. Itu baru satu Pemda. Setiap hari bisa 10 Pemda yang datang. Sudah berapa biayanya," sambungnya.
Maka, lkata dia, strategi untuk menghemat yaitu dengan konsultasi secara online.
"Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat," ujarnya.
Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian/lembaga dan Pemda.
Saat itu, kata dia, konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan. Ketika itu Anas memaparkan logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
"Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan," Anas mengungkapkan.
"Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan," tandasnya.***
Artikel Terkait
Politeknik Pos Indonesia dan Kemenlu RI Teken MoU Pusat Studi ASEAN
Pemkab Bangkalan Studi Banding untuk Pengelolaan PDAM ke Kota Bandung
Sekwan dan Inspektorat Cimahi: Studi Komparatif Wartawan sesuai Prosedur, PWI: Tudingan Agun receh