Begini Cara Atasi Mafia Pupuk untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

FOKUSSATU.ID - Mafia pupuk menjadi salah satu sebab keberadaan pupuk bersubsidi menghilang di tingkat petani.

Guru Besar Fakultas Pertanian yang juga Direktur Inovasi, Korporasi Akademik, dan Usaha Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Tualar Simarmata memeberikan solusi untuk mengatasi mafia pupuk ini.

Untuk mengatasi maraknya mafia ini, setidaknya ada dua langkah, yaitu penguatan peran tim pengawas (KP3) untuk minimalisir mafia dan penyimpangan distribusi dan pengunaan pupuk subsidi.

Baca Juga: Minimnya Anggaran dan Permainan Mafia Dinilai Pemicu Utama Kelangkaan Pupuk Subsidi

Cara lain untuk menghilangkan mafia ini adalah dengan mengubah mekanisme pemberian subsidi. Menurut Prof Tualar, pemberian subsidi nantinya tidak menurunkan harga pupuk seperti saat ini.

Tetetapi memberikan semacam voucher kepada petani yang layak menerima. Nantinya voucher tersebut hanya bisa digunakan saat membeli pupuk.

"Nah, menurut saya solusinya adalah diberi Bantuan Langsung Tunai Pupuk atau Bantuan Tunai Petani, nanti tinggal dibikin kartunya dan dirumuskan bagaimana kriterianya, bagaimana mekanismenya. Tapi uangnya jangan langsung dikasih cash, dikasih saja kayak voucher, nanti voucher itu bisa dibelanjakan di mana saja, dan langsung dipotong dari pembeliannya," ujarnya Rabu (2/2/2022).

Baca Juga: Lima Sekolah Ditutup, Uji Kepatuhan dan Uji Mutu Tetap Berjalan Ketat

"Jadi kalau ada toko-toko yang sudah kerjasama dengan pemerintah, dia beli pupuk di situ. Maka, ketika dia menggunakan voucher, otomatis akan langsung terpotong."

Menurut Prof Tualar, metode seperti ini, selain mengurangi potensi penyalahgunaan subsidi, juga sangat ampuh untuk membasmi para mafia pupuk subsidi.

"Potensi subsidi disalahgunakan untuk kebutuhan lain kan jadi minim kalau kayak gitu. Tapi mungkin biasanya ada juga yang nggak setuju hal begini, terutama para mafia yang selama ini biasa menyalahgunakan. Mereka (para mafia pupuk) tidak akan setuju, karena mereka tidak punya lagi cara untuk menyalahgunakan. Kan begitu?" tegasnya.

Baca Juga: Kasus Meningkat 10 Kali Lipat, Warga Diimbau Tetap Waspada Covid-19

Tualar juga menilai bahwa Bantuan Tunai Petani akan lebih efektif dan juga lebih hemat bagi pemerintah.

"Bantuan Tunai ini kalau dihitung kan nggak seberapa. Misalnya petani kita 20 juta tinggal dikalikan misalnya Rp500.000. Kan cuma 10 triliun, daripada mikir-mikir sampai ricuh di mana-mana. Itu kan lebih mudah dan juga tidak perlu juga pengawasan-pengawasan yang masih ada kebocoran di sana-sini. Kalau ini kan efektif jadi dikasih tidak dalam bentuk pupuk langsung, tapi semacam voucher saja," paparnya.