Ketua DPR Dukung BUMN Sakit Ditutup

“BUMN-BUMN yang tidak berdaya guna dan cenderung menghabiskan uang rakyat memang lebih baik ditutup karena hanya menjadi beban negara,” ujar Puan Maharani,  Senin (18/10/2021). Puan setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal rencana pembubaran BUMN yang tidak sehat. Putri dari Megawati ini  menyoroti banyaknya perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN, tapi tak kunjung berbenah memperbaiki kondisi perusahaan.

 Karena itu,kata dia, harus ada langkah tegas untuk menghentikan PMN terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang tersebut.  "Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR tersebut. Politisi PDI-Perjuangan ini  mengingatkan, salah satu tujuan didirikannya BUMN adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

Tapi jika tujuan tersebut tak dapat tercapai, penyelamatan yang dilakukan pemerintah akan sia-sia. Apalagi,PMN yang berasal dari APBN itu  merupakan uang rakyat yang  seharusnya digunakan BUMN untuk membantu ekonomi nasional dan ikut meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Bukan malah ‘lenyap’ oleh pengelolaan yang buruk,” ujarnya.

Baca Juga: Ditunda Sampai Reses,Tanggal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan
 

Buruknya tata kelola perusahaan satunya diduga karena ada banyak ‘permainan’ di tubuh BUMN itu sendiri. Menurut Puan, persoalan-persoalan seperti ini yang harus dituntaskan hingga seakar-akarnya. Adanya permainan-permainan ini, ungkap Puas,  diakui sendiri oleh Kementerian BUMN, termasuk di antaraya ada pada sektor industri gula dalam negeri. "Maka kami mendukung berbagai upaya efisiensi yang dilakukan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan milik negara yang buruk,”  ungkap mantan Menko PMK ini.

 Mengenai PMN untuk sejumlah BUMN, Puan meminta agar pemerintah memastikan suntikan dana tersebut   tepat guna. Ia mengingatkan, jangan sampai BUMN-BUMN terlena karena mendapat kemudahan modal.  Karenanya BUMN yang mendapat bantuan dana harus bisa inovatif agar perusahaannya mendatangkan keuntungan bagi negara. Hal ini bisa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

 DPR RI, lanjut dia, akan terus mengawasi tata kelola BUMN, khususnya yang mendapat PMN dari APBN. Karena APBN itu uang rakyat yang harus dikawal pemanfaatnnya, termasuk oleh BUMN sehingga uang rakyat itu kembali manfaatnya ke rakyat, bukan  justru lenyap oleh tata kelola perusahaan negara yang buruk.***

Content Creator Jurnalis  gus