Terjerat Kasus Infrastruktur , KPK Tetapkan Bupati Banyuasin Sebagai Tersangka

Baca Juga: Percepat Sengketa Pemilu, DPR Dorong KPU dan Bawaslu Lakukan Ini

Kasus ini terkait rencana beberapa proyek yang dilakukan Pemkab Muba. Dana proyek ini bersumber dari APBDP Tahun Anggaran 2021 dan bantuan keuangan provinsi, diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Muba.

Untuk melaksanakan berbagai proyek tersebut, KPK menduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada HM, EU, dan beberapa pejabat lain di dinas PUPR Kabupaten  Muba.

"Agar dalam proses lelangnya direkayasa, di antaranya membuat lis daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut," kata Alex.

Dodi juga telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai paket pekerjaan di Kab Muba. Pembagiannya yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk HM, dan 2-3 persen untuk EU serta pihak terkait lainnya.

Perusahaan milik SUH menjadi pemenang dalam empat paket proyek tersebut. Salah satunya yaitu rehabilitasi daerah irigasi di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga, dengan nilai kontrak 2,39 miliar.

Dodi diduga menentukan persentase fee dari setiap paket kerjaan. Komitmen fee yang akan diterima Dodi yaitu Rp2,6 miliar. Sebagai realisasi empat proyek, diduga SUH telah menyerahkan uang melalui HM dan EU.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat malam (15/10). KPK mengamankan Dodi di sebuah hotel di Jakarta, kemudian langsung dibawa ke KPK. Dari kegiatan ini, selain mengamankan uang Rp270 juta, KPK juga mengamankan uang dari ajudan bupati senilai Rp1,5 miliar.***

Content Creator Jurnalis  gus