• Rabu, 20 Oktober 2021

PKP: Hati Hati Ubah Jadwal Pemilu

- Senin, 20 September 2021 | 22:08 WIB
 (pemilu 2024)
(pemilu 2024)

FOKUSSATU.ID- Hati hati mengubah Jadwal Pemilu. Karena jadwal Pemilu ditetapkan oleh UUD 1945. Mengubah waktunya menyebabkan pelaksanaan Pemilu berpotensi inkonstitusional.

Sekretaris Jenderal, Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahuddin kepada fokussatu mengatakan bahwa DPR, Pemerintah, KPU, dan Bawaslu perlu berhati-hati dalam menentukan jadwal Pemilu 2024. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Frasa “lima tahun” itu kan mudah sekali mengitungnya, yaitu 12 bulan dikali 5 (lima). Kalau di tahun 2019 Pemilu dilaksanakan di bulan April, maka 60 bulan berikutnya jatuh di bulan April 2024.

"Nah, semestinya kita semua patuh dan konsisten pada perintah konstitusi itu. Negara ini harus dibangun dengan sistem yang ajeg agar agenda kenegaraan lima tahunan itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya"ujar dia.

Baca Juga: Partai Demokrat Siap Bantu Pemerintah Kota Cimahi Untuk Sosialisasi Pentingnya Vaksin

Kalau ada alasan yang bersifat ‘force majeure’, seperti bencana alam atau bencana non alam yang terjadi di seluruh Indonesia atau ada unsur kedaruratan serta alasan khusus lainnya, itu bisa saja dijadikan sebagai pertimbangan untuk memajukan atau memundurkan jadwal Pemilu sehingga tidak harus dilaksanakan di bulan April.

Tetapi kalau alasannya hanya karena ada Pilkada Serentak 2024, itu jelas tidak masuk akal. Sebab, jadwal Pilkada Serentak Nasional di bulan November 2024 hanya diatur di level undang-undang.

Berbeda halnya dengan Pemilu yang jadwalnya ditetapkan langsung oleh UUD 1945 dan sudah menjadi konvensi selalu dilaksanakan di bulan April sejak empat kali Pemilu terakhir. Jika Pemilu dilaksanakan di bulan Februari atau Mei 2024 seperti wacana yang muncul selama ini, itu artinya Pemilu tidak genap dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Jadi, bisa muncul permasalahan hukum yang serius jika jadwal Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dikalahkan oleh jadwal Pilkada yang hanya diatur di level undang-undang. Oleh sebab itu, kalau terpaksa harus ada yang dikalahkan, semestinya jadwal Pilkada-nya dong yang dimundurkan. Bukan jadwal Pemilu-nya"katanya.

Halaman:

Editor: Wisnu Fokussatu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Diperiksa Polisi Denny Sumargo Dicecar 18 Pertanyaan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 23:31 WIB

Ini Saran DPRD Jabar Soal kendala Tol Cisumdawu

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:18 WIB

Kuli Bangunan Ini Edarkan Sabu Senilai Rp 6 Miliar

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:49 WIB

Pulang dari Papua Ratusan Atlet Jabar Jalani Karantina

Selasa, 19 Oktober 2021 | 16:39 WIB

Duh, Macet Dimana-mana Kang Emil Imbau Ketatkan Prokes

Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:08 WIB

Jika Galau Coba Saja Mampir ke Talaga Langit Cirebon

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:48 WIB

Soal Kasus Anak Nia Daniati, Menpan RB Jelaskan Ini

Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:11 WIB
X