FOKUSSATU.ID- Komisi Pemilihan Umum mengusulkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 Triliun. Jumlah ini cukup besar sehingga sejumlah kalangan termasuk dewan perwakilan rakyat meminta KPU mengkaji ulang demi efiesieni karena kondisi saat ini masih Pandemi covid 19.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memberikan pandangannya terkait usulan anggaran Rp86 triliun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.
Sufmi menjelaskan usulan angka itu masih dapat diturunkan mengingat situasi keuangan negara yang belum stabil akibat pandemi Covid-19.
"Harus dilihat bagaimana keseimbangan dan kestabilan ekonomi di masa pandemi. Sehingga formulasi akan disesuaikan oleh DPR, KPU dan Komisi II dengan menaknisme yang ada ke Banggar dan Kemenkeu," ujarSufmi Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/9/2021).
Baca Juga: DPR Minta Anggaran Pemilu Dipangkas
Kata Dasco, usulan dana dari KPU sudah dihitung sesuai dengan kebutuhan Pemilu. Mulai dari tahapan awal sampai dengan penghitugan suara dan sengketa di MK. Tetapi, mengingat situasi saat ini, Dasco berharap anggaran besar tersebut dapat diminimalisir.
"Kita harap dana usulan diminta KPU diminimalisir dan tahapan dapat disesuaikan agar dapat mengimbangi keuangan negara kita pada saat ini. Alasannya tahun depan tahapan sudah dimulai," ujar dia.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mengusulkan anggaran untuk Pemlu 2024 sebesar Rp 86 triliun. Komisioner KPU Pramono U Tanthowi menjelaskan honor petugas KPPS menjadi salah satu alasan kenapa usulan anggaran membengkak.
Menurutnya, KPU sejauh ini sudah mengusulkan besaran anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun dan Pilkada 2024 sebesar Rp 26 triliun. Salah satu yang membengkak yang cukup besar adalah honor KPPS. (gus)
Artikel Terkait
Biaya Pemilu 2024 Capai 150 T, DPD RI : Pemilu Langsung Seperti Industri Dalam Demokrasi
Biaya Pemilu 2024 Capai 150 T, DPD RI : Pemilu Langsung Seperti Industri Dalam Demokrasi
Ubah Jadwal Pemilu 2024, Said Salahudin: Potensi Langgar Konstitusi
Anggaran Capai Ratusan Triliun, Pimpinan DPD RI Meminta Meninjau Kembali Sistem Pemilu Langsung