FOKUSSATU.ID- Anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dirancang sebesar Rp86 triliun. Jumlah sebesar itu untuk Pemilu Presiden dan legislatif dan Rp26 triliun untuk pilkada serentak. Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/9/2021), disampaikan bahwa anggaran yang dibutuhkan dalam
Besarnya anggaran membuat Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendorong KPU dan Bawaslu melakukan efisiensi anggaran. Hal ini diungkapkannya mengingat kondisi ekonomi saat ini masih berkaitan dengan pandemi Covid-19. Selain itu, penyelenggaraan pemillu 2024 isangat menjadi sorotan publik.
“Saya ingin nanti di-exercise juga oleh KPU dan juga mungkin nanti Bawaslu dan DKPP itu terkait soal efisiensi anggaran. Kita harus sama-sama menyadari bahwa situasi ekonomi kita ini terdampak pandemi memang sulit dan bahkan ini juga menjadi salah satu fokus perhatian dari publik terkait dengan soal anggaran ini tadi. Jadi, tentu efisiensi ini menjadi penting,” kata Saan.
Namun di sisi lain, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyadari bahwa beban kerja dan kerumitan pemilu 2024 sangatlah tinggi. Pemilu diselenggarakan untuk pertama kalinya secara serentak. Selain itu, ada beberapa daerah yang memang anggarannya tidak bisa diutak-atik. Untuk itu Saan menuntut kreativitas dari para penyelenggara Pemilu untuk menciptakan efisiensi.
“Nah, kita memahami tadi beban kerja penyelenggara pasti akan berat dan tingkat kerumitan pemilu juga akan berat. Maka, kalau tadi misalnya istilah mendagri tahapan tambahan itu akan menimbulkan narasi yang lain, mungkin bisa diganti pra tahapan. Karena kan itu untuk internalnya KPU menyiapkan itu semua. Itu pun nanti kalau kita sepakati,” papar Saan.
Senada dengan Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDI-Perjuangan Junimart Girsang menyatakan bahwa KPU dan Bawaslu perlu menciptakan kreativitas lebih di masa extra ordinary saat ini. Terutama yang dimaksud hal efisiensi anggaran. Ia mengatakan , pada rapat sebelumnya antara Komisi II, penyelenggara Pemilu dengan Banggar telah disepakati perihal pengetatan anggaran.
Soal anggaran ini, menurut dia harus diperhatikan karena menyangkut ekonomi sekarang. "Tentu sekjen dari KPU dan Bawaslu sudah menyampaikan kepada Ketua KPU bagaimana pertemuan kita dengan pihak Banggar. Pihak Banggar meminta dengan sangat supaya anggaran atau honor KPPS itu lebih diminimalkan," imbuhnya. Dikatakan pula jika bicara UMR maka UMR kan setiap daerah berbeda-beda UMR-nya. (gus)
