“Kami berharap jangan seperti zaman dulu, jangan menganggap KPK ini hantu-hantu yang mengganggu,” ujar Nawawi.
“KPK inginnya kalau sudah sekali melakukan OTT di suatu daerah, KPK lalu masuk untuk melakukan pencegahan dan berhasil. Tidak terjadi lagi OTT,” tambahnya.
Nawawi menekankan, konsep pencegahan korupsi itu jauh lebih bagus dari langkah-langkah penindakan. Tapi di suatu titik yang sudah tidak mungkin lagi dicegah, penindakan tetap diperlukan.
“Ada kalanya penindakan itu menjadi langkah pencegahan yang paling tepat,” sebutnya.
Baca Juga: Disangkut Pautkan Dengan Doni Salmanan, Mantan Istrinya Lakukan Klarifikasi
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpesan kepada jajarannya agar jangan sampai salah langkah saat mengambil keputusan.
“Mau pergi kemana, mau ketemu siapa, mau tanda tangan apa, harus dipikirkan baik-baik," pesan Ridwan.
Ridwan menginginkan banyak berita baik di Jawa Barat dan jangan ada lagi berita penindakan kepala daerah atau pejabat di Jabar yang tertangkap oleh KPK.
“Kita tutup lubang yang berpotensi menghasilkan korupsi. Nah mulainya dari dalam, itu kuncinya political will dari pemimpinnya,” tegas Ridwan.
Ia mengatakan, bawahan hanya mengikuti apa yang dilakukan pimpinan. Jika pemimpinnya berani dan aktif mencegah korupsi, jajarannya akan mengikuti.
Baca Juga: Indonesia Berpeluang Mendatangkan 3,6 Juta Wisatawan Asing, Syaratnya Wabah Covid 19 Terkendali
Di sisi lain, ia juga mengakui belum semua daerah di Jabar hasil MCP dan SPI nya baik. Sehingga itu menjadi tugas yang belum selesai untuknya sebagai gubernur bersama kepala daerah lainnya.
“Saya lihat sebagian yang hadir di sini kan tadinya wakil. Tapi karena suatu takdir, yang mayoritas kasusnya adalah korupsi, lalu naik menjadi nomor 1. Jangan diulangi lagi,” pungkasnya.*** 014