“Pukul dua malam saya ditelepon, dimarahi terkait undangan Muswil. Saya ini rakyat, bukan bawahannya. Apa haknya ASN memaki-maki rakyat seperti itu?” katanya.
Nurodi mendesak Gubernur Jawa Barat, KDM, untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Koperasi yang dianggap telah mencoreng nama baik birokrasi.
“Ini bukan hanya soal organisasi, tapi soal moral dan etika ASN. Kepala Dinas itu harus segera dievaluasi karena tindakannya sudah melampaui batas kewenangan. ASN tidak seharusnya menjadi ketua organisasi non-pemerintah, apalagi bersikap arogan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Meski menghadapi tekanan, Dekopinwil Jabar tetap akan melaksanakan Muswil sesuai amanat Ketua Umum.
Muswil tetap kita laksanakan pada 20 Oktober, di Gedung Sate, sesuai surat perintah dari Ketua Umum. Kami tetap berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi,” tegas Nurodi.
Ia menambahkan, Muswil tersebut merupakan bagian penting dari konsolidasi gerakan koperasi di Jawa Barat yang selama ini berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Dekopin tidak bisa dipisahkan dari peran pemerintah, tapi pemerintah juga harus menghormati independensi gerakan koperasi. Kita mitra sejajar, bukan bawahan,” tutupnya.