FOKUSSATU.ID - Dugaan skandal bisnis antara PT Bandung Daya Sentosa (BDS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bandung, dan sejumlah perusahaan vendor terus bergulir dan memasuki babak baru.
Kali ini, giliran CEO CV Indofarm, Deded Aprila, yang angkat bicara dan membeberkan kronologi keterlibatan perusahaannya dalam kerja sama yang berujung pada kerugian hingga Rp33 miliar.
Deded menuding pengelolaan BDS sarat modus, manipulasi, hingga keterlibatan oknum pejabat daerah.
“Kalau saya melihat, ini bukan cuma urusan BDS. Saya menduga kuat ada campur tangan Bupati. Konferensi pers itu cuma kamuflase dan pembenaran,” tegas Deded, Selasa (29/7).
CV Indofarm, menurut Deded, adalah perusahaan pemasok pangan seperti ayam, telur, dan daging. Ia mengaku mengenal PT BDS melalui seseorang bernama AG, yang disebut-sebut sebagai kerabat dekat Bupati Bandung. Dari perkenalan itulah, terbuka peluang kerja sama untuk suplai ayam dengan kuota hingga 500 ton per minggu.
Namun sejak bulan Juli 2024, pembayaran mulai bermasalah. Nilai tagihan miliaran rupiah hanya dibayar ratusan juta. Deded menyebutnya sebagai “pola sistematis” untuk menghindari jeratan pidana.
“Kalau mereka bilang ini murni bisnis, itu bohong besar. Kami para korban menyebut ini kejahatan. Kami sudah memetakan 19 korban. Saya sendiri rugi Rp33 miliar,” tegasnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Kota Bandung: Rapat Kinerja Evaluasi BUMD Jadi Ruang Refleksi dan Proyeksi Masa Depan
Deded juga mengungkap dugaan bahwa dana yang terkumpul dari para vendor digunakan untuk kepentingan politik hingga pembangunan pabrik fiktif.
“Saya pernah tanya ke Dirut BDS, Yanuar, uangnya ke mana. Dia jawab sebagian dipakai untuk bangun pabrik si Kastam, sisanya untuk mendukung kegiatan Bupati. Bahkan pernah bilang, kalau ada apa-apa nanti pakai APBD,” ujarnya.
Namun saat diajak ke lokasi pabrik olahan daging yang dijanjikan, Dedet justru mendapati lokasi yang tak lebih dari “tanah becek”.
“Katanya pabrik ratusan ton, nyatanya lebih bagus kandang kambing,” sindirnya.
Deded juga pernah bertemu langsung dengan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, dalam rangka meminta kejelasan. Namun, respons sang kepala daerah justru dianggap tak etis.